TIMETODAY.ID, BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai fokus pembangunan pada Tahun Anggaran 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan arah pembangunan tersebut menjadi bagian dari implementasi tahun ketiga program prioritas pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2025–2029.
“Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran,” kata Rudy, Jumat (17/7/2026).
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
Di sektor pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi antarlembaga, optimalisasi basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, belanja daerah akan diprioritaskan untuk mendukung target RPJMD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Rudy mengatakan sejumlah proyek strategis juga masuk dalam rencana belanja modal Tahun Anggaran 2027. Program tersebut meliputi pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, hingga penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Bogor tetap mengalokasikan dukungan bagi pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di 229 desa pada 39 kecamatan. Pemerintah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana, dan pengendalian inflasi daerah.
Meski demikian, Rudy mengakui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 masih dihadapkan pada kondisi defisit karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
“Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat,” tandas Rudy.
Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.***
Editor : Syafira
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
