TIMETODAY.ID, JAKARTA — Penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat keterbatasan anggaran dinilai berpotensi menghambat distribusi logistik ke wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan sembilan kapal di wilayah NTT. Namun, operasional layanan perintis dilaporkan terhenti mulai Juli 2026 karena anggaran hanya tersedia hingga Juni 2026.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan angkutan penyeberangan perintis memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas wilayah yang belum dilayani rute komersial.
“Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok hingga ke pulau-pulau terluar. Ketika layanan angkutan perintis berhenti, distribusi logistik untuk kedua program tersebut berpotensi terganggu,” kata Djoko Setijowarno, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Djoko, penghentian operasional kapal perintis tidak hanya memutus akses transportasi masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, hingga hasil produksi masyarakat di daerah kepulauan.
Ia menjelaskan kapal perintis menjadi sarana utama mobilitas warga di banyak pulau kecil. Tanpa layanan tersebut, akses menuju pusat ekonomi, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan menjadi semakin terbatas.
Selain itu, terhambatnya distribusi logistik berpotensi memicu kelangkaan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok karena masyarakat harus bergantung pada angkutan alternatif yang biayanya lebih tinggi.
“Kapal perintis merupakan urat nadi distribusi barang ke wilayah 3T. Jika operasionalnya terhenti, biaya logistik akan meningkat dan masyarakat yang akhirnya menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Djoko juga menilai penghentian layanan dapat menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil pertanian, perikanan, dan produk lokal dari daerah kepulauan berisiko tidak dapat dipasarkan ke luar wilayah sehingga berdampak pada penurunan pendapatan warga.
Di sisi lain, operator kapal juga menghadapi beban tambahan. Kapal yang tidak beroperasi tetap memerlukan biaya pemeliharaan meski tidak menghasilkan pendapatan.
Menurut Djoko, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan transportasi publik yang merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).
“Konektivitas wilayah 3T seharusnya dipandang sebagai investasi dasar, bukan sekadar beban anggaran. Kepastian pendanaan angkutan perintis penting untuk menjaga pemerataan pembangunan dan mendukung keberhasilan program-program strategis pemerintah,” katanya.
Djoko berharap pemerintah segera memastikan keberlanjutan anggaran subsidi angkutan perintis agar konektivitas antarpulau tetap terjaga dan distribusi logistik ke wilayah 3T tidak terganggu. Menurutnya, keberlangsungan layanan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah terpencil.***
Editor : Syafira
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
