TIMETODAY.ID, JAKARTA — Otoritas Israel berencana membatasi akses umat Islam untuk beribadah di Masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur, selama Ramadan tahun ini. Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan otoritas keagamaan Palestina, mengingat masjid suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu setiap tahunnya dipadati jemaah, baik dari Yerusalem maupun Tepi Barat.
Rencana pembatasan ini muncul di tengah situasi keamanan yang terus memanas sejak pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023. Sejak saat itu, pos-pos pemeriksaan militer diperketat, membatasi pergerakan warga Palestina dari Tepi Barat menuju Yerusalem Timur.
Syekh Ekrima Sabri, mantan mufti besar Yerusalem sekaligus kepala Dewan Islam Tertinggi Yerusalem, menyampaikan penyesalannya atas kebijakan tersebut.
Ia menilai langkah Israel sebagai tindakan keras terhadap umat Islam yang hendak menjalankan ibadah Ramadan.
“Umat Islam menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, yang biasa menyambut bulan tersebut pada akhir Sya’ban, tapi terkait Yerusalem, kami menyesalkan tindakan keras yang akan diberlakukan otoritas penjajah terhadap umat Islam yang datang ke Masjid Al Aqsa,” kata Syekh Ekrima kepada Anadolu, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, tanda-tanda pembatasan sudah terlihat sejak pengangkatan Mayor Jenderal Avshalom Peled sebagai kepala kepolisian Yerusalem Timur pada awal Januari 2026. Penunjukan itu disebut sebagai bagian dari kebijakan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang dinilai ingin memperketat akses ke kompleks masjid.
Syekh Ekrima mengungkapkan, puluhan pemuda telah dilarang memasuki area masjid, sementara pembatasan bagi jemaah dari Tepi Barat dipastikan tidak akan dilonggarkan selama Ramadan.
“Jumlah jemaah di Al Aqsa akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan puasa umat Islam,” ujarnya.
Selama dua tahun terakhir, izin masuk ke Yerusalem bagi warga Palestina dari Tepi Barat hanya diberikan secara terbatas, umumnya kepada lansia dan anak-anak. Dalam beberapa hari terakhir, ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur, mayoritas pemuda, juga menerima perintah larangan sementara untuk memasuki kompleks Al Aqsa selama Ramadan, bahkan ada yang berlaku hingga enam bulan.
Kebijakan ini berlangsung di bawah pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemerintah tersebut menghadapi kritik dari pejabat Palestina yang menilai ada upaya mengubah status quo historis Masjid Al Aqsa.
Sejak 2003, polisi Israel juga disebut secara sepihak mengizinkan kelompok ekstremis Israel memasuki kompleks masjid.
“Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah sayap kanan bertujuan untuk menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid Al Aqsa,” kata Syekh Ekrima.
Ia menambahkan, kebijakan Israel tidak hanya menyasar pembatasan ibadah, tetapi juga meluas pada pembongkaran lingkungan Palestina di Yerusalem Timur, khususnya di sekitar area masjid.
“Kebijakan pembongkaran adalah kebijakan rasis, tidak adil, ilegal, tidak manusiawi, dan perpanjangan kebijakan tidak adil Inggris di Palestina selama periode pemerintahan kolonial Inggris,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Syekh Ekrima menyerukan solidaritas dunia Arab dan Islam untuk mendukung warga Palestina di Yerusalem serta meminta para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim mengambil tanggung jawab terhadap kota suci tersebut dan Masjid Al Aqsa.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
