TIMETODAY.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menatap optimistis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Tahap pertama proyek strategis ini telah menetapkan 65 lokasi dari total target 100 lokasi yang direncanakan. Pembangunan diharapkan rampung dalam 3,5 bulan, dengan seluruh sarana dan prasarana produksi selesai pada Desember 2025.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Trian Yunanda, mengatakan keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 3 September 2025.
“Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi, insyallah akan kita bangun dalam waktu 3,5 bulan dimulai hari ini. Mudah-mudahan Desember 2025 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana dan prasarana produksinya,” ujar Trian dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Selain tahap pertama, pemerintah juga menyiapkan tahap kedua untuk 35 lokasi tambahan. Penganggarannya tengah diajukan melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT), dan rencananya pembangunan bisa dimulai pada akhir Oktober 2025.
“Tahap kedua kita lagi ajukan penganggarannya untuk 35 lokasi, harapannya bisa mulai dilaksanakan pada akhir Oktober 2025, dengan penganggaran yang kita usulkan proses deskresi ini semua penganggarannya melalui anggaran biaya tambahan (ABT),” jelas Trian.
Jika seluruh tahapan berjalan lancar, 100 kampung nelayan diharapkan terealisasi hingga Maret 2026. Program ini menjadi salah satu strategi KKP untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis kelautan.
Lebih jauh, KKP menyiapkan target pembangunan yang lebih besar pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 250 kampung nelayan Merah Putih, dengan anggaran indikatif yang telah tercatat di DIPA APBN 2026.
“Untuk tahun 2026 kita akan melakukan pembangunan 250 kampung nelayan dan anggarannya insyallah sudah ada di APBN Dipa indikatif itu sebesar 250 kampung nelayan merah putih,” kata Trian.
Selain anggaran dan lokasi, KKP juga mendorong komitmen pemerintah daerah. Surat telah dikirim ke seluruh bupati dan wali kota agar menandatangani pakta integritas, sebagai bentuk kesepakatan untuk menjalankan pembangunan secara transparan dan akuntabel.
“Tentunya kami berharap agar segera kita melakukan penandatanganan pakta integritas, kami sudah berkirim surat kepada seluruh Bupati/walikota terkait agar pakta integritas ini segera ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan ini secara lancar, transparan, dan integritas serta akuntabilitas yang menjadi concern kita bersama,” pungkas Trian.
Dengan langkah strategis, pengawasan ketat, dan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, KKP menegaskan komitmennya membangun kampung nelayan yang modern, produktif, dan berkelanjutan, menjadi pondasi kuat bagi masa depan sektor kelautan Indonesia.***
Editor : Syafira
Sumber : Liputan6.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
