TIMETODAY.ID, BOGOR – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah dinilai menghadapi tantangan mendasar dalam komunikasi kebijakan. Salah satunya adalah kesenjangan makna antara pesan yang disampaikan pemerintah dan pemahaman yang diterima masyarakat.
Pengamat komunikasi publik Ivan Nurdin mengatakan, fenomena ini lazim terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pesan yang dirancang oleh pemerintah tidak selalu ditafsirkan dengan makna yang sama oleh masyarakat.
“Banyak kebijakan publik menghadapi situasi di mana pesan yang dimaksudkan oleh pemerintah tidak selalu dipahami dengan makna yang sama oleh masyarakat,” ujar alumni pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/3/2026)
Dalam kajian komunikasi, kondisi tersebut dikenal sebagai meaning gap atau kesenjangan makna. Fenomena ini muncul ketika pesan yang dirancang oleh komunikator ditafsirkan secara berbeda oleh audiens yang menerimanya.
Dalam konteks MBG, pemerintah menekankan pentingnya asupan makanan bergizi bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun, masyarakat cenderung memahami makanan dari sudut pandang yang lebih praktis, seperti rasa, rasa kenyang, dan kebiasaan makan sehari-hari.
“Masyarakat tidak selalu melihat makanan dari sudut pandang nutrisi. Banyak orang memahaminya dari pengalaman makan sehari-hari,” kata Ivan.
Perbedaan penafsiran itu, menurut Ivan, menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada penyampaian informasi. Aspek pemaknaan oleh publik menjadi sama pentingnya.
“Yang lebih penting adalah bagaimana pesan itu dimaknai oleh publik,” ujarnya.
