TIMETODAY.ID, BOGOR – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor mulai menerapkan sistem pelacakan berbasis Global Positioning System (GPS) dan sensor bahan bakar pada armada operasionalnya. Sistem ini digunakan untuk memperkuat pengawasan aset daerah sekaligus menekan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan operasional.
Kepala Disperumkim Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengatakan pembenahan tata kelola aset difokuskan pada efisiensi perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik. Menurut dia, penggunaan kendaraan operasional, terutama armada pengangkut yang melayani kawasan pertamanan hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, menjadi salah satu perhatian karena memiliki mobilitas tinggi.
“Kami menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan kendaraan operasional dinas, khususnya armada pengangkut yang bermobilitas tinggi menuju wilayah pertamanan hingga TPA Galuga,” kata Chusnul, Rabu (22/7/2026).
Ia mengatakan jumlah armada yang terbatas di tengah tingginya intensitas operasional kerap memicu antrean dan penggunaan BBM yang tidak efisien. Karena itu, Disperumkim mengintegrasikan teknologi pemantauan untuk mengawasi pergerakan kendaraan dan penggunaan bahan bakar secara lebih akurat.
Sekretaris Disperumkim Kota Bogor Erwin Gunawan mengatakan sistem tersebut memanfaatkan GPS tracker, sensor BBM, dan kartu data yang memungkinkan seluruh aktivitas kendaraan dipantau secara real time.
“Sistem ini mengubah pengawasan konvensional menjadi digital dan terpantau secara real-time. Kami memasang tiga perangkat utama, yaitu GPS tracker, fuel sensor, dan kartu data untuk membaca kebutuhan BBM berbasis data pergerakan riil armada,” ujar Erwin.
Melalui sistem itu, dinas dapat merekam rute kendaraan, mendeteksi penyimpangan jalur, serta memantau konsumsi BBM setiap armada. Data tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mencegah pemborosan maupun penyalahgunaan kendaraan dinas.
Selain itu, sistem dilengkapi fitur peringatan dini yang mencakup jadwal perawatan berkala, uji kir, dan pembayaran pajak kendaraan sehingga kondisi armada dan administrasinya dapat dipantau secara lebih sistematis.
Erwin mengatakan uji coba sistem telah dimulai sejak 15 Juli 2026 untuk mengumpulkan data pergerakan armada dan konsumsi BBM. Data tersebut akan dianalisis sebagai dasar penyusunan standar kebutuhan BBM.
“Pada Agustus 2026, hasil analisis efisiensi ini diharapkan sudah bisa dijadikan standar dalam perencanaan anggaran BBM ke depan,” tuntasnya.
Disperumkim menargetkan sistem tersebut diterapkan pada seluruh armada operasional yang berjumlah lebih dari 40 unit. Kendaraan yang akan dipasangi perangkat itu meliputi truk pengangkut sampah, kendaraan operasional pertamanan, unit penyiraman taman, armada skylift untuk pemangkasan pohon, serta kendaraan roda tiga.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
