Di Hadapan Pemimpin Dunia, Prabowo Ungkap Penyitaan Jutaan Hektare Lahan Ilegal

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Di tengah dinginnya Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan keras yang menggema hingga ke tanah air. Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global dalam World Economic Forum (WEF) 2026, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memerangi korupsi serta praktik bisnis rakus yang selama ini menggerogoti kedaulatan negara.

Dengan nada tegas, Prabowo bahkan secara terbuka menantang para pengusaha yang masih meyakini bahwa pejabat negara dapat dibeli dengan uang.

“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya, mereka akan terkejut,” ujar Prabowo saat berbicara di Davos, Kamis (22/1/2026).

Advertisement

Dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah penegakan hukum paling berani dan tegas sepanjang sejarah nasional. Salah satu langkah monumental tersebut adalah penyitaan sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.

Menurut Prabowo, praktik-praktik tersebut sama sekali bukan cerminan pasar bebas. Ia menyebutnya sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan—sebuah sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, dan kepentingan rakyat.

“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo.

Tidak berhenti di situ, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk aktivitas perkebunan di kawasan hutan lindung.

Prabowo menilai pelanggaran tersebut sebagai bentuk pengabaian terang-terangan terhadap supremasi hukum dan kedaulatan negara.

“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.

Dalam paparannya, Prabowo juga mengungkapkan bahwa hingga kini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lainnya, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.

Menghadapi situasi tersebut, Prabowo menegaskan bahwa satu-satunya jalan adalah keberanian untuk menegakkan hukum tanpa kompromi.

“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.

Seluruh langkah tersebut, menurut Prabowo, merupakan wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia yang menuntut pemerintahan bersih dan berintegritas.

“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” ujar Prabowo.***