TIMETODAY.ID, BOGOR – Kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai menuai reaksi dari berbagai pihak, terutama pelaku industri perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kebijakan ini, yang dinilai berdampak langsung terhadap kelangsungan bisnis perhotelan di daerah tersebut.
Dampak Langsung terhadap Pendapatan Hotel
Sekretaris PHRI Kabupaten Bogor, Boboy Ruswanto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berimbas signifikan pada tingkat pendapatan hotel, terutama yang selama ini bergantung pada kegiatan rapat dan seminar yang dibiayai oleh anggaran pemerintah.
Menurutnya, sekitar 40 persen dari total pendapatan hotel di wilayah Bogor berasal dari kegiatan tersebut, yang kini mengalami penurunan drastis akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
“Karena dari belanja negara atau daerah, kegiatan rapat di hotel menyumbang sekitar 40% dari pendapatan total hotel,” ujar Boboy, Senin (17/2/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun PHRI, sejak pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada 7 November 2024 terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas, tingkat okupansi hotel di Kabupaten Bogor mengalami penurunan signifikan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa industri perhotelan, yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi, akan semakin terpuruk.
Pentingnya Sektor Perhotelan bagi Perekonomian Daerah
Industri perhotelan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi lokal. Banyak sektor lain yang terdampak secara langsung oleh aktivitas perhotelan, seperti penyedia jasa katering, transportasi, hingga UMKM yang bergantung pada kunjungan wisatawan dan peserta acara di hotel-hotel tersebut.
Jika pemangkasan anggaran ini terus berlangsung tanpa adanya solusi alternatif, banyak pelaku usaha di sektor ini berisiko mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar, bahkan berpotensi menutup usahanya.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan melihat dampaknya lebih luas, terutama bagi industri perhotelan yang masih berusaha bangkit setelah terpukul pandemi,” lanjut Boboy.
Harapan dan Solusi dari PHRI
Boboy berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas secara lebih komprehensif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan mempertahankan alokasi anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang memberikan dampak ekonomi langsung, seperti seminar dan pelatihan yang digelar di hotel-hotel lokal.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan alternatif kebijakan yang dapat tetap menjaga efisiensi anggaran negara tanpa mengorbankan sektor perhotelan dan pariwisata.
Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam merancang program yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Semua anggota PHRI sepakat bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak semakin mengganggu bisnis perhotelan,” pungkas Boboy.
Reporter : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
