Proyek Hotel Asrama Haji Batal, Pemkab Bogor Alihkan Anggaran

TIMETODAY.ID, BOGOR – Anggaran pembangunan hotel asrama haji senilai Rp 120 miliar yang batal dilaksanakan tahun ini dialihkan Pemerintah Kabupaten Bogor ke sejumlah perangkat daerah. Sebesar Rp 90 miliar di antaranya diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sementara sisanya dibagikan ke dinas-dinas lain.

Pengalihan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam perubahan parsial ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang baru saja dirampungkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan mengatakan, batalnya proyek hotel asrama haji membuat anggaran tersebut harus dicarikan peruntukan baru agar tidak mengendap di kas daerah.

Advertisement

“Karena hotel asrama haji senilai 120 miliar batal tahun ini, anggarannya digeser ke Dinas Pekerjaan Umum sebesar 90 miliar, sisanya dicecer di dinas-dinas lain,” kata Wildan, Kamis (16/7/2026).

Selain proyek hotel haji, perubahan parsial ketiga ini juga memuat realokasi anggaran videotron yang batal dilaksanakan menyusul adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggaran tersebut kini dialihkan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), salah satunya untuk perbaikan atap Stadion Pakansari.

“Begitu juga dengan videotron, karena ada rekomendasi KPK, maka kegiatannya dialihkan ke Dispora, di antaranya perbaikan atap Stadion Pakansari,” tambah Wildan.

Wildan menegaskan, proses perubahan parsial ketiga APBD 2026 tersebut kini telah selesai sehingga perangkat daerah dapat langsung merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

“Perubahan parsial tiga sudah selesai, sekarang silakan para pengguna anggaran tinggal menjalankan masing-masing program yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ia memastikan kondisi keuangan daerah masih dalam kondisi sehat dan mampu mendukung pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan, termasuk program Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa.

“Anggaran masih ada 400 miliar di kas daerah. Semua tidak ada masalah, termasuk program Bankeu Infrastruktur Desa. Semua tinggal jalan saja, BPKAD menunggu,” ungkapnya.