Politisi PDIP Sorot Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bogor

TIMETODAY.ID, BOGOR – Persoalan akses pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat disorot Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat. Ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sebesar Rp11,3 triliun pada 2026 masih bisa dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan lebih banyak warga. Menurutnya, besarnya anggaran daerah seharusnya mampu menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan layanan dasar dari pemerintah.

Doni mengatakan, di sektor pendidikan, jumlah siswa di Kabupaten Bogor dari jenjang TK hingga SMA/SMK mencapai sekitar 1,5 juta orang. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

“Nah yang ditanggung sama pemerintah itu, yang negeri, itu sekitar kalau tidak salah 400 ribuan. Maksimal kalau nggak salah 500. Artinya masih ada 1 juta siswa yang harus bersekolah ke swasta, dan kendalanya banyak yang putus di tengah jalan karena faktor biaya,” kata Doni kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Advertisement

Anggota DPRD Jawa Barat itu berpandangan, pemerintah daerah semestinya dapat menambah jumlah siswa yang dibiayai melalui APBD agar semakin sedikit anak yang putus sekolah karena kendala biaya.

“Nah bisa nggak kira-kira kita pemerintah misalnya dari 1 juta ini ditambahin lagi, dikurangin lagi. Supaya misalnya 100 ribu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Usulan tersebut, kata Doni, sejalan dengan alokasi anggaran pendidikan yang sudah berjalan. Dari total APBD Rp11,3 triliun, sekitar 20 persen di antaranya dialokasikan untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi.

“Kalau menurut Undang-Undang 1945 dia ada mandatory spending-nya harus 20 persen. Kalau 20 persen dari 11,3 triliun artinya itu ada sekitar 2,1 atau 2,2 triliun yang digunakan untuk membiayai dunia pendidikan,” terangnya.

Anggaran tersebut, lanjut Doni, digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari honor guru hingga pembangunan fisik sekolah. Menurutnya, ada peluang untuk mengalokasikan sebagian anggaran itu guna menambah jumlah siswa yang dibebaskan dari biaya pendidikan.

“Baik itu untuk honor guru, kemudian untuk bangunan fisik, untuk yang lain-lain. Artinya dari anggaran dua ini bisa dipakai untuk menambah ke siswa-siswa yang bisa digratiskan,” sambung Doni.

Tak hanya pendidikan, layanan kesehatan di Kabupaten Bogor juga disebut Doni belum memadai. Ia menyebut jumlah rumah sakit milik pemerintah belum sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

“Kita bisa lihat jumlah penduduk kita berapa, sudah enam juta jiwa. Kita cek berapa sih jumlah rumah sakit pemerintah kita. Ada empat, ada lima, satu mati suri jatuhnya jadi puskesmas (RSUD Parung). Bagaimana empat rumah sakit pemerintah harus melayani enam juta masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Doni menilai keterbatasan fasilitas kesehatan itu membuat pelayanan belum maksimal, salah satunya karena kapasitas tempat tidur rumah sakit daerah masih sangat terbatas.

“Artinya kalau enam juta dibagi empat rumah sakit daerah, satu rumah sakit harus melayani sekitar 1,2 juta masyarakat. Sementara kapasitas bed RSUD paling maksimal 200-300 bed, sementara harus menampung 1,2 juta masyarakat Kabupaten Bogor. Semuanya bisa dihitung,” tuntasnya.