Mulyadi Pastikan Sampaikan Aspirasi Aksi MBG ke Pimpinan DPR

TIMETODAY.ID, BOGOR – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi memastikan akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam Aksi Damai delapan Tuntutan Rakyat kepada pimpinan DPR RI dan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Mulyadi saat menghadiri aksi yang digelar ribuan massa dari Institut Madani Nusantara (IMANTARA) bersama elemen masyarakat Jawa Barat di Alun-alun Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (26/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN).

Mulyadi mengatakan, kehadirannya dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Bogor. Menurut dia, seluruh aspirasi masyarakat harus didengar meski terdapat perbedaan pandangan terhadap program pemerintah.

Advertisement

“Sudah semestinya saya ada di tengah-tengah mereka. Walaupun pro kontra, tapi semua aspirasi harus kita perjuangkan. Tapi secara prinsip kita harus menggarisbawahi bahwa Presiden sesuai dengan sumpahnya harus menjalankan sumpah tersebut,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Jumat.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Presiden memiliki kewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui bersama DPR RI, termasuk anggaran untuk Program MBG.

“Di dalam postur APBN ada anggaran untuk MBG, maka ini tentu amanah rakyat yang diwakili oleh seluruh Indonesia. Jauh lebih besar Presiden harus mendengarkan aspirasi karena sudah disetujui oleh DPR RI untuk dilaksanakan,” katanya.

Mulyadi menilai, pelaksanaan Program MBG masih perlu dievaluasi karena setiap program baru pasti menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaannya.

“Intinya apapun programnya, apalagi untuk awal-awal, pasti ada trial and error yang harus dievaluasi. Jangan ada sembilan kebaikan dihajar karena ada satu kejelekan. Harusnya dievaluasi dan dikaji,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi semestinya difokuskan pada pihak-pihak yang menyalahgunakan program, bukan menggeneralisasi keseluruhan kebijakan.

“Jangan orang fokus pada kesalahan yang satu, termasuk oknum-oknum yang menyelewengkan kekuasaan dan anggaran, itulah yang harus dievaluasi,” kata dia.

Meski demikian, Mulyadi menegaskan, DPR RI tetap berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran Program MBG yang telah disahkan melalui rapat paripurna.

“Saya kira dari DPR kita tetap komit. Kita harus menyatukan komitmen dan persetujuan kita di paripurna untuk menyetujui anggaran MBG,” tegasnya.

Mulyadi menyebutkan, delapan tuntutan yang disampaikan peserta aksi akan dibawa dalam masa sidang DPR RI yang masih berlangsung pekan depan.

“Minggu depan, kebetulan ini masih masa sidang, jadi ada kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ibu Puan, kepada Prabowo melalui ring beliau karena kesibukannya, kemudian kepada Kepala BGN,” tuntasnya.