TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemerintah Greenland menyatakan penolakan tegas terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyuarakan keinginan untuk mengambil alih wilayah Arktik tersebut. Greenland menegaskan tidak akan pernah menerima pencaplokan oleh Amerika Serikat dalam bentuk apa pun.
Sikap tersebut disampaikan secara resmi oleh pemerintahan koalisi Greenland. Mereka menilai pernyataan Trump sama sekali tidak dapat diterima, mengingat Greenland merupakan bagian dari Persemakmuran Denmark sekaligus anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
“Amerika Serikat kembali menegaskan keinginan untuk mengambil alih Greenland. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pemerintahan koalisi Greenland dalam kondisi apa pun,” demikian pernyataan resmi pemerintah Greenland, Selasa (13/1/2026).
Pemerintah Greenland juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari NATO, urusan pertahanan wilayahnya berada di bawah mekanisme aliansi tersebut, bukan keputusan sepihak Amerika Serikat. Setiap upaya pengambilalihan secara paksa dinilai sebagai tantangan langsung terhadap NATO.
“Sebagai bagian dari Persemakmuran Denmark, Greenland merupakan anggota NATO. Karena itu, pertahanan Greenland harus melalui NATO,” lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Trump bersikukuh bahwa Amerika Serikat perlu menguasai Greenland dengan alasan strategis. Ia berdalih bahwa jika Washington tidak bertindak, wilayah tersebut berisiko jatuh ke dalam pengaruh Rusia dan China. Selama ini, AS memang telah memiliki pangkalan militer strategis di Greenland.
Pernyataan Trump memicu reaksi keras dari negara-negara Eropa. Sejumlah pemimpin Eropa memperingatkan bahwa upaya pengambilalihan Greenland akan berdampak serius terhadap hubungan Amerika Serikat dan Eropa, serta berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Arktik.
Dalam beberapa hari terakhir, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Denmark untuk mempertahankan kedaulatan Greenland. Negara-negara tersebut menegaskan bahwa perubahan status wilayah melalui paksaan tidak dapat dibenarkan.
Para pemimpin Eropa juga menyerukan penguatan kerja sama keamanan di kawasan Arktik guna meredam eskalasi dan menahan ambisi sepihak yang dapat mengganggu stabilitas regional.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
