TIMETODAY.ID, BOGOR – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor mulai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk 40 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK). Pada tahap awal, organisasi kepemudaan itu menetapkan sejumlah persyaratan baru bagi para calon ketua.
Ketua Harian DPD KNPI Kabupaten Bogor, Arof Akbar, mengatakan proses seleksi kali ini akan lebih ketat. Salah satu syarat utama ialah kewajiban mengikuti tes narkoba bagi semua bakal calon ketua DPK.
“Ketika ada calon yang positif tes narkoba, maka dengan sendirinya tidak lolos menjadi calon ketua DPK,” ujar Arof Akbar, Selasa (18/11/2025).
Tes tersebut dilakukan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Arof menegaskan, penanganan terhadap calon yang terbukti positif sepenuhnya menjadi kewenangan BNN.
“Kita serahkan kepada BNN langkah apa yang akan dilakukan terhadap calon yang dinyatakan positif,” katanya.
Selain syarat kesehatan, KNPI juga memperketat persyaratan administratif. Setiap calon ketua wajib memiliki dukungan minimal lima organisasi kepemudaan (OKP). Dukungan itu dibuktikan melalui surat usungan dan surat dukungan dari OKP pengusul.
Arof menambahkan, calon ketua DPK kini juga harus memperoleh rekomendasi dari camat serta melampirkan fakta integritas yang ditandatangani seluruh kepala desa di kecamatan tersebut.
“Ini bentuk bahwa semua calon harus bisa bersinergi dengan forkopimcam di setiap wilayah,” ujarnya.
Penjaringan calon ketua DPK dijadwalkan dibuka pada 24 November 2025. Para calon diminta datang langsung ke kantor DPD KNPI Kabupaten Bogor untuk mengambil berkas persyaratan.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
