TIMETODAY.ID, LONDON — Angin perubahan fiskal tengah berhembus dari London. Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, sedang menyiapkan langkah besar: menaikkan pajak untuk menutup celah fiskal dan menjaga kepercayaan pasar obligasi. Namun, sebelum kebijakan itu resmi diumumkan, riak penolakannya sudah terdengar keras — datang dari lorong-lorong supermarket di seluruh negeri.
Para pengusaha ritel besar, mulai dari Tesco, Asda, Sainsbury’s, hingga Morrisons, kompak menyuarakan kekhawatiran mereka. Bukan hanya tentang beban bisnis yang akan meningkat, tetapi juga efek domino terhadap harga kebutuhan pokok.
Dalam sebuah surat terbuka kepada Menteri Keuangan, para petinggi supermarket itu menulis peringatan keras:
“Rumah tangga pasti akan merasakan dampak dari potensi kenaikan pajak apa pun pada industri ini, seperti tarif bisnis yang lebih tinggi untuk supermarket,” tulis mereka, seperti dikutip dari BBC, Senin (27/10/2025).
Mereka menilai, jika kebijakan ini benar diterapkan, kemampuan supermarket untuk menjaga harga agar tetap terjangkau akan menurun drastis.
“Mengingat biaya yang saat ini ditanggung industri, termasuk dari pajak sebelumnya, inflasi pangan yang tinggi kemungkinan akan berlanjut hingga 2026. Ini bukan sesuatu yang ingin kami lihat berkepanjangan dengan ukuran apa pun,” lanjut isi surat tersebut.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Industri ritel Inggris masih belum sepenuhnya pulih dari tekanan inflasi dan kenaikan biaya logistik pasca-pandemi. Di tengah kondisi seperti itu, kenaikan tarif pajak dianggap bisa menjadi pemicu baru gelombang kenaikan harga pangan.
Sementara itu, di sisi lain Atlantik, Departemen Keuangan AS justru mengambil langkah berlawanan. Mereka berencana menurunkan pajak bagi pedagang daging, roti, dan toko bahan makanan lainnya, dengan tujuan menekan harga pangan yang melonjak. Kebijakan kontras itu membuat pelaku usaha di Inggris semakin cemas.
Reeves sendiri belum merinci bentuk kenaikan pajak yang akan diterapkan. Namun kebijakan ini dikaitkan dengan proyeksi ekonomi Inggris yang terus melemah. Pemerintah tengah berupaya menjaga kepercayaan pasar setelah serangkaian kebijakan fiskal sebelumnya dinilai belum cukup menstabilkan situasi.
Padahal, tak lama sebelumnya Reeves sempat menegaskan bahwa ia tidak akan kembali menaikkan pajak setelah langkah serupa dilakukan tahun lalu termasuk kenaikan iuran Asuransi Nasional yang wajib dibayarkan perusahaan.
Kini, sebelum pena kebijakan itu benar-benar ditandatangani, surat dari para pelaku ritel besar sudah lebih dulu menjadi sinyal kuat: di tengah harga pangan yang belum sepenuhnya stabil, setiap tambahan beban pajak bisa berarti satu hal belanja mingguan masyarakat Inggris akan kembali terasa lebih berat.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
