Wali Kota Bogor Temui Gubernur Jakarta Bahas Agenda Aglomerasi

wali kota bogor
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim (kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah prioritas pembangunan kawasan Jabodetabek, termasuk integrasi transportasi massal dan penanggulangan banjir lintas wilayah. FOTO : DISKOMINFO KOTA BOGOR.

TIMETODAY.ID, BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2026). Pertemuan itu menyepakati sejumlah prioritas pembangunan kawasan Jabodetabek, mulai dari integrasi transportasi massal, penanggulangan banjir lintas wilayah, hingga penguatan layanan lingkungan hidup dan kebencanaan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan kelanjutan pengembangan LRT Jabodebek serta integrasi layanan TransJakarta pada rute Bogor–Blok M, termasuk penguatan konektivitas menuju Terminal Bubulak. Selain transportasi, penanggulangan banjir menjadi sorotan utama mengingat persoalan hidrologi dan aliran sungai memerlukan penanganan terpadu dari hulu ke hilir yang melibatkan lebih dari satu daerah.

Baca Juga :  Revisi Aturan Rekening Dormant, Upaya OJK Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Pembahasan juga mencakup peluang hibah dan bantuan lintas sektor untuk pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan, kapasitas mitigasi kebakaran, serta pembangunan infrastruktur pendukung mobilitas warga.

Advertisement

Dedie menegaskan, Kota Bogor menempati posisi strategis sebagai penyangga utama Jakarta dalam ekosistem metropolitan. Ia menegaskan bahwa isu-isu lintas wilayah tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Baca Juga :  Wali Kota Bogor Usulkan Penambahan Koridor Trans Jabodetabek

“Isu transportasi, banjir, lingkungan, hingga pelayanan kebencanaan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada langkah bersama dalam kerangka aglomerasi agar penanganannya lebih komprehensif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dedie.

Kerja sama ini kini memiliki pijakan hukum yang lebih kuat seiring terbitnya regulasi nasional soal aglomerasi Jabodetabek, sehingga koordinasi antardaerah diharapkan berlangsung lebih terstruktur dan efektif.

Editor : B. Supriyadi

Sumber : Diskominfo Kota Bogor

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel