TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor menggenjot transformasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah krisis sumber daya manusia (SDM) yang membayangi birokrasi daerah. Keterbatasan kuota pengangkatan pegawai baru, di tengah tingginya jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun, mendorong Pemkot Bogor mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor di Ballroom Hotel Onih, Kota Bogor, Rabu (15/7/2026). Forum ini mengusung tema “Mewujudkan Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi Melalui (B-Smart) Bogor Smart Corporate University (CorpU)” dengan tagline “Belajar, Bertumbuh, Berdampak”.
FKP tersebut dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, Ketua PGRI, perwakilan PT Taspen, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, kalangan akademisi, hingga pelaku dunia usaha.
Dedie mengatakan, persoalan SDM menjadi tantangan krusial yang dihadapi hampir semua organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Kondisi itu semakin berat di Kota Bogor lantaran kuota pengangkatan pegawai baru sangat terbatas, sementara jumlah ASN yang pensiun terus bertambah setiap tahun.
“Contohnya di sektor pendidikan, ada sekitar 12 hingga 240 guru yang pensiun, sementara kuota penggantinya hanya 30 sampai 40 orang. Kita harus benar-benar memilih skala prioritas,” kata Dedie.
Menurut Dedie, ancaman defisit pegawai yang berpadu dengan dinamika era digital menuntut lahirnya metode kerja baru. Pemerintah Kota Bogor pun mendorong ASN untuk meninggalkan birokrasi konvensional berbasis kertas dan beralih ke sistem digitalisasi penuh (paperless), mulai dari urusan surat-menyurat hingga penyusunan program berbasis Internet Security System.
“Ke depan, anggaran tidak lagi berbasis kebiasaan tahun lalu, tapi berbasis indikator kinerja terukur lewat aplikasi digital. Karena itu, ASN Kota Bogor dipacu terus belajar lewat B-Smart CorpU,” tambahnya.
Dedie turut mengapresiasi tingkat kompetensi ASN Kota Bogor yang dinilai relatif lebih unggul dibanding sejumlah daerah lain. Ia berharap sistem pembelajaran daring yang diterapkan nantinya dievaluasi secara ketat berdasarkan rating dan kualitas output yang dihasilkan.
Integrasi Pembelajaran Pegawai
Kepala BKPSDM Kota Bogor Dani Rahadian menjelaskan, program B-Smart CorpU merupakan langkah konkret untuk mengintegrasikan proses pembelajaran pegawai secara sistematis, menjawab tantangan krisis SDM yang disinggung Wali Kota. Pendekatan ini, kata dia, tidak lagi berjalan secara parsial atau terpisah, melainkan disusun secara terstruktur guna mendongkrak kinerja organisasi sekaligus menyelaraskannya dengan visi dan misi pembangunan daerah.
“FKP ini bertujuan memberi pemahaman komprehensif soal kebijakan CorpU sekaligus membangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah,” ujar Dani.
Ia memaparkan, pengembangan potensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor akan dilaksanakan melalui berbagai metode modern, termasuk blended learning (pembelajaran campuran) dan pembelajaran berbasis sosial. BKPSDM juga membuka ruang sinergi dengan kalangan akademisi dan dunia usaha guna memastikan kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan masa kini.
Melalui forum konsultasi publik ini, keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan media, termasuk PWI diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan ekosistem birokrasi yang adaptif, transparan, dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di Kota Bogor, di tengah keterbatasan SDM yang dihadapi.
