Farwiza Farhan Soroti Gajah Jadi Korban Banjir Bandang dan Kritik Respons Pemerintah

TIMETODAY.ID, JAKARTA – Potret seekor gajah yang ikut menjadi korban banjir bandang di Sumatra memicu keprihatinan mendalam dari Direktur Yayasan HAkA, Farwiza Farhan. Melihat satwa liar pun turut terdampak, Farwiza menyebut hal itu sebagai bukti bahwa manusia telah gagal menjaga lingkungan.

“Sebenarnya ada banyak hal yang membuat saya marah soal banjir ini. Fakta bahwa gajah pun bisa ikut menjadi korban menunjukkan betapa kita sebagai khalifah di muka bumi sudah gagal menjaga dan mengelola lingkungan,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Meski masih diliputi kemarahan, Farwiza menekankan bahwa saat ini bukan waktu untuk larut dalam emosi. Ia menyebut, percepatan evakuasi, pencarian korban, serta distribusi logistik merupakan prioritas tertinggi di tengah situasi darurat.

Advertisement

“Saya sangat marah melihat foto itu. Tapi di tengah kekalutan untuk rescue dan pengiriman logistik, kemarahan itu harus ditunda dulu karena ada hal lain yang lebih penting,” katanya.

Soroti Kebijakan Anggaran Pemerintah

Farwiza juga menyinggung respons pemerintah pusat, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan pada hari ketujuh bencana. Ia mengkritik kebijakan pengurangan anggaran di berbagai sektor, yang menurutnya berdampak pada kesiapsiagaan lembaga-lembaga penanggulangan bencana.

Ia menilai fokus besar anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) meninggalkan celah pada kebutuhan vital lain, termasuk dukungan untuk BMKG dan BNPB.

“Keputusan untuk mengecilkan budget di berbagai lini demi fokus pada MBG punya dampak besar. Pada akhirnya, kami semua membayar dengan harta, nyawa, dan apa yang kami punya,” ujarnya.

Dua Langkah Mendesak untuk Pemerintah

Menurut Farwiza, pemerintah perlu segera menetapkan banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sebagai bencana nasional, mengingat kondisi lapangan yang terus berubah dan banyaknya korban belum terdata.

Ia menyebut dua langkah krusial yang harus segera dilakukan:

1. Menggelar rapat koordinasi untuk memetakan wilayah-wilayah yang masih terisolasi dan belum mendapatkan bantuan.
2. Memberikan update berkala setiap enam jam kepada publik mengenai langkah-langkah penanganan bencana.

“Kita perlu tahu apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan, dan bagian mana yang belum ter-cover,” ujarnya. Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah menyebut Aceh Tengah bukan prioritas, karena keselamatan warga di sana tidak seharusnya diabaikan. (MG4)