TIMETODAY.ID, BOGOR – Polemik penghentian sementara program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer mendapat tanggapan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor.
Sekretaris KPAD Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, menilai langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meninjau langsung program tersebut adalah hal yang wajar sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan mereka. Ia mendorong agar hasil temuan KPAI dijadikan bahan evaluasi bersama.
“Ketika KPAI melakukan peninjauan lapangan ke barak itu ya wajar saja karena memang sesuai dengan kewenangan tugas fungsi mereka. Walaupun mereka mendapat temuan di awal, itu saya kira mendukung untuk dilakukan evaluasi,” ujar Erwin kepada timetoday.id, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar barak militer yang dimaksud dapat dikembangkan menjadi fasilitas yang lebih ramah anak. Ia menyebut model serupa telah berjalan di daerah lain.
“Contohlah, di Semarang itu ada TNI ramah anak, itu kan bisa berjalan. Kalau itu bisa dipadukan, saya kira tidak ada masalah dengan kebijakan yang dilakukan oleh KDM,” katanya.
Erwin juga mendorong adanya dialog antara Gubernur Jawa Barat dan KPAI, difasilitasi oleh pemerintah daerah, untuk menyelesaikan polemik secara konstruktif.
“Nah, tinggal sekarang bagi kami yang di daerah, supaya tidak berlarut-larut permasalahannya, kenapa sih nggak diundang saja KDM-nya? Untuk bertemu KPAI, pemerintah, dan KDM, sehingga alasannya itu kuat untuk diterima dan nanti dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa respons terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda di tiap daerah di Jawa Barat. Namun, Kabupaten Bogor memilih bersikap objektif.
“Kami Kabupaten Bogor itu lebih objektif ya. Artinya, kami mendukung langkah KPAI tapi kami juga mendukung langkah KDM selama itu ada regulasi yang benar, kemudian baraknya juga memang barak ramah anak,” tegasnya.
Erwin menegaskan, baik KPAI maupun KDM memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dan memenuhi hak anak.
“Tentu baik KDM maupun KPAI itu kan punya indikator dan pendapat masing-masing. Tinggal perumusan kebijakan yang sama saja ini seperti apa di lapangannya nanti,” katanya.
Ia pun menekankan bahwa KPAI bukan menolak kebijakan tersebut, tetapi ingin ada kajian terlebih dahulu sebelum diterapkan kembali.
“Kebijakan kajian KPAI ini bukan tidak mendukung, tetapi ingin itu dievaluasi dulu baru dilaksanakan,” tutupnya.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
