Akses Jembatan Rusak dan Banjir Ancam Warga Mekarwangi-Kayumanis

TIMETODAY.ID, BOGOR – Kerusakan infrastruktur dan ancaman banjir membayangi aktivitas harian warga di perbatasan wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jembatan vital penghubung Kelurahan Mekarwangi dan Kayumanis di Kampung Setu Asem kini dalam kondisi tak layak akibat retak dan berlubang. Di sisi lain, persoalan kelengkapan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) perumahan yang belum diserahterimakan membuat upaya penanganan banjir terhambat.

Lurah Mekarwangi, M. Nur, mengungkapkan bahwa Jembatan Jalan KH Ahmad Syayani di Kampung Setu Asem RW 014 memerlukan perbaikan mendesak. Jembatan tersebut merupakan jalur lintasan utama warga untuk mengakses fasilitas pendidikan, pasar, hingga layanan kesehatan.

“Keretakan dan lubang pada jembatan di Kampung Setu Asem RW 014 ini memerlukan penanganan tanggap. Jembatan itu jalur penghubung vital bagi mobilitas warga RW 014 dan sekitarnya,” ujar M. Nur, kepada timetoday.id, Kamis (23/7/2026).

Advertisement

Selain ancaman kerusakan jembatan, wilayah Mekarwangi juga dihadapkan pada persoalan banjir tahunan. Sedikitnya terdapat empat titik rawan genangan, yakni kawasan bantaran kali, Kampung Rawajati RT 001/RW 008 (sekitar Jembatan Uli), Kampung Rawajati RT 003/RW 008, serta Perumahan Bukit Mekarwangi RW 005.

Saat curah hujan tinggi atau debit air sungai meningkat, genangan air di kawasan tersebut kerap melumpuhkan mobilitas warga, termasuk anak-anak sekolah.

Kendala Kendali Banjir di Perbatasan

Terkait dengan pemicu banjir di kawasan perbatasan, M. Nur menambahkan bahwa topografi wilayah serta kendala administratif menjadi faktor utama. Kontur tanah di sebelah utara yang tergolong rendah menerima limpasan air dari kawasan hulu yang lebih tinggi.

Situasi makin diperparah oleh penyempitan saluran air di area hilir yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor.

“Di hilirnya ada penyempitan sehingga saluran air tidak berfungsi normal. Kendalanya, Pemerintah Kabupaten belum bisa melakukan intervensi karena fasos-fasum dari pihak pengembang perumahan di sana belum diserahterimakan,” papar M. Nur

Secara teknis, banjir yang terjadi di kawasan tersebut tergolong banjir lintasan yang biasanya surut dalam waktu sekitar satu jam setelah hujan reda. Meski demikian, genangan tetap berdampak pada permukiman warga yang berdiri di dataran rendah sekitar lahan pengembang.

Upaya Sodetan Terganjal Penyerahan Lahan

Pemerintah wilayah sebenarnya telah mengupayakan solusi lintas batas. Pada 2024, kerja sama sempat dijalin antara pihak Kelurahan Kayumanis, Desa Bojonggede, serta Kecamatan Tajurhalang untuk merencanakan pembuatan sodetan guna mengatasi penyempitan alir air.

Camat Bojonggede bahkan telah menginstruksikan pihak kepala desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan sodetan tersebut. Namun, rencana eksekusi yang ditargetkan pada periode 2025–2026 kembali terhambat masalah legalitas lahan.

“Begitu mau dieksekusi, ternyata fasos-fasum itu belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten. Akhirnya mentah lagi. Padahal kalau dana desa, anggarannya sudah siap,” tutur M.Nur.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar area tergenang sebenarnya berdiri di atas lahan pengembang yang pembebasannya telah dilakukan sejak era 1990-an, tetapi durasi penyerahan dan pemanfaatannya belum tuntas hingga kini.

Melalui forum musyawarah pembangunan, para pejabat kewilayahan berharap perbaikan Jembatan Setu Asem dan penuntasan sengketa fasos-fasum perumahan dapat segera terealisasi. Penanganan terpadu antara Pemkot dan Pemkab Bogor dinilai menjadi kunci utama agar warga terbebas dari risiko banjir tahunan.