
TIMETODAY.ID, BOGOR – Ribuan massa dari Institut Madani Nusantara (IMANTARA) bersama elemen masyarakat Jawa Barat menggelar Aksi Damai delapan Tuntutan Rakyat di kawasan Alun-alun Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Panitia Aksi Damai delapan Tuntutan Rakyat, Juliana Wahid, mengatakan salah satu tuntutan utama adalah dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan Program MBG yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan program makan bergizi gratis,” ujar Juliana, Jumat (26/6/2026).
Ia juga mendesak pimpinan baru BGN agar kembali menjalankan kebijakan sesuai Instruksi Presiden, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, ia menuntut agar persoalan terkait skema 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal) yang hingga kini belum berjalan optimal segera diselesaikan.
“Kami mendesak pimpinan BGN yang baru untuk kembali ke Inpres dan juklak juknis yang awal. Kemudian, kami juga menuntut agar persoalan 3T yang saat ini masih tersebar dan belum berjalan bisa segera ditangani,” jelasnya.
Lebih lanjut, Juliana menilai pembenahan internal BGN memang diperlukan, namun hal itu tidak boleh mengganggu keberlangsungan Program MBG yang saat ini masih dibutuhkan masyarakat.
“Kita tahu ada gejolak akibat pergantian tiga pimpinan tersebut, tapi jangan berhenti di situ. Masih banyak pihak lain yang terkena imbas, dan harapan kami dampak itu jangan sampai menghambat BGN sendiri,” terangnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah melibatkan mitra pelaksana, yayasan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta peternak dalam penyusunan kebijakan Program MBG. Menurut Juliana, program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di tingkat bawah.
“Kita tidak hanya membahas masalah gizi, tapi juga melihat imbas ekonominya yang sangat terasa di tingkat bawah. Masyarakat itulah yang merasakan langsung dampaknya,” tuturnya.
Juliana mengklaim aksi damai tersebut diikuti sekitar 30.000 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, antara lain Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, dan wilayah lainnya.
Sebagai bagian dari aksi tersebut, panitia menyerahkan empat surat berisi aspirasi kepada Presiden RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IX, dan Kepala Badan Gizi Nasional. Mereka berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel




































