Wabup Bogor Bantah Intervensi Kades dalam Polemik Lahan Cijeruk-Cigombong

TIMETODAY.ID, BOGOR – Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi membantah tudingan telah mengintervensi kades (kepala desa) maupun penggarap lahan terkait polemik pertanahan di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Ia menegaskan seluruh langkah yang dilakukan sebagai wakil bupati selalu berada dalam koridor pemerintahan dan dikoordinasikan dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Bantahan itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi ratusan petani, mahasiswa, dan elemen masyarakat di Kantor ATR/BPN serta Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (4/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menuntut penghentian permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) baru oleh PT BSS di wilayah Cijeruk dan Cigombong. Nama Ade Ruhandi atau Jaro Ade turut disebut dalam orasi massa.

“Wakil bupati itu dwi tunggal, bupati dan wakil bupati. Saya tidak pernah mengambil langkah-langkah bekerja sesuai dengan aturan, tanpa perintah, tanpa koordinasi dengan Pak Bupati. Itu yang perlu digarisbawahi,” kata Jaro Ade kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Advertisement

Menurut dia, komunikasi yang dilakukan dengan camat maupun kepala desa merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia menegaskan tidak pernah memberikan tekanan ataupun instruksi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

“Saya tidak pernah melakukan intervensi. Yang ada saya melakukan komunikasi dengan pemerintahan dari hasil rapat dengan Pak Bupati, komunikasi dengan Pak Camat, komunikasi dengan desa,” ujarnya.

Ia mengatakan, salah satu hal yang selalu diingatkan kepada para kepala desa adalah agar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil.

“Yang saya wanti-wanti kepada rekan-rekan kepala desa, salah satunya adalah kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Terkait kritik yang diarahkan kepadanya, politikus Partai Golkar itu mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebagai pejabat publik, ia menilai kritik dan masukan dari masyarakat merupakan hal yang wajar.

“Saya digaji oleh rakyat. Saya sudah siap dikritik, siap dicacimaki. Yang terpenting apa yang disampaikan Pak Bupati. Sudah, kita fokus saja bekerja,” bebernya.

Ia juga memastikan tidak akan menempuh jalur hukum atas tudingan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut. Menurut dia, masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap harus dihormati.

“Secara pribadi saya tidak ada. Karena walaupun bagaimana itu keluarga besar kita, itu saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat, aspirasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Jaro Ade menyatakan mendukung aspirasi mahasiswa yang menyoroti dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Bogor, terutama yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Menurut dia, praktik-praktik yang berpotensi merusak kawasan konservasi maupun merugikan masyarakat harus menjadi perhatian bersama dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini masuk kategori para mafia tanah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor, merusak Gunung Salak, dan ini harus dibenahi. Saya dukung mahasiswa,” tuntasnya.

Sebelumnya, ratusan petani, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Kantor ATR/BPN dan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor. Massa menuntut penghentian proses pengajuan SHGB baru oleh PT BSS di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong serta meminta pemerintah menindaklanjuti berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di wilayah tersebut.