Jaro Ade: Kepentingan Warga Jadi Prioritas di Polemik Lahan BSS

TIMETODAY.ID, BOGOR – Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian polemik lahan PT Bumi Selaras Sejahtera (BSS) di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Penegasan itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi ratusan petani, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang menolak permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) baru oleh PT BSS di dua kecamatan tersebut.

“Saya sangat menghormati saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi ke BPN, karena menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang,” kata Jaro Ade, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjutnya, telah menerima aspirasi terkait persoalan lahan PT BSS sejak pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aspirasi itu terutama menyangkut nasib warga yang selama ini menggarap lahan perusahaan secara turun-temurun.

Advertisement

Dalam menyikapi persoalan tersebut, Jaro Ade membedakan dua kelompok penggarap di lahan PT BSS. Kelompok pertama adalah warga lokal Cigombong dan Cijeruk yang menggarap lahan seluas 1.000 hingga 3.000 meter persegi untuk bertani secara turun-temurun. Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada laporan warga penggarap lokal yang diusir dari lahan tersebut, mengingat PT BSS pun belum pernah melaksanakan pembangunan maupun pengelolaan lahan secara aktif.

Kelompok kedua adalah pihak luar yang menguasai lahan dalam skala jauh lebih besar, namun tidak berasal dari wilayah setempat.

“Ada yang menguasai 5, 10 hektar, bahkan lebih, tetapi mereka bukan petani dan bukan warga Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Bukan lagi menggarap, melainkan membangun vila dan bangunan mewah,” tegasnya.

Di luar persoalan penggarap, pemerintah daerah juga menerima aspirasi terkait permukiman warga yang telah berdiri turun-temurun di kawasan lahan PT BSS. Jaro Ade menyebutkan, antara pemerintah daerah dan perusahaan telah dicapai kesepakatan untuk mengeluarkan kawasan permukiman tersebut dari lingkup lahan BSS. Fasilitas umum seperti sekolah, pesantren, dan majelis ikut dibahas dalam kesepakatan yang sama.

Dengan berbagai langkah yang tengah ditempuh pemerintah daerah itu, Jaro Ade meminta para petani dan penggarap asli Cigombong dan Cijeruk agar tidak resah dengan situasi yang berkembang. Ia justru mendorong agar petani lokal mendapat pembinaan sehingga sektor pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

“Penggarap-penggarap putra daerah di sana harus dibina agar pertaniannya menguntungkan. Wilayah Cijeruk dan Cigombong punya potensi usaha yang bisa menyerap tenaga kerja, mengingat angka pengangguran di sana juga masih tinggi,” tuntasnya.