TIMETODAY.ID, JAKARTA – Data falakiyah Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sama-sama menunjukkan hilal awal Syawal 1447 H belum memenuhi kriteria imkanur rukyah, Kamis (19/3/2026). Kondisi ini memperbesar kemungkinan Idulfitri menurut NU dan pemerintah jatuh Sabtu (21/3/2026), berbeda satu hari dengan ketetapan Muhammadiyah yang merayakan Lebaran Jumat (20/3/2026).
Berdasarkan data LF PBNU yang dikutip Senin (16/3/2026), ijtimak atau konjungsi terjadi Kamis Kliwon (19/3/2026) pukul 08.25.58 WIB. Meski hilal telah berada di atas ufuk, ketinggiannya belum mencukupi batas visibilitas. Titik tertinggi tercatat di Sabang, Aceh, dengan tinggi hilal mar’ie 2 derajat 53 menit dan elongasi 6 derajat 9 menit. Sementara di Merauke, Papua Selatan, titik terendah, hilal hanya mencapai 0 derajat 49 menit dengan elongasi 4 derajat 36 menit.
Di titik pengamatan Gedung PBNU, Jakarta Pusat, tinggi hilal tercatat 1 derajat 43 menit 54 detik dengan elongasi 5 derajat 44 menit 49 detik dan lama hilal hanya 10 menit 51 detik. Data dihitung menggunakan metode hisab tahqiqi tadqiki ashri kontemporer khas NU.
BMKG mencatat konjungsi terjadi pukul 08.23.23 WIB dengan nilai bujur ekliptika matahari dan bulan sama di angka 358,45 derajat. Ketinggian hilal di seluruh Indonesia saat matahari terbenam berkisar antara 0,91 derajat di Merauke hingga 3,13 derajat di Sabang, dengan elongasi geosentris antara 4,54 hingga 6,1 derajat.
Angka-angka tersebut berada di bawah ambang batas kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan demikian, bulan Ramadan berpotensi digenapkan menjadi 30 hari melalui mekanisme istikmal.
Namun demikian, kepastian 1 Syawal 1447 H masih menunggu dua tahapan resmi: hasil rukyatul hilal yang diumumkan LF PBNU serta keputusan sidang isbat Kementerian Agama, keduanya dijadwalkan berlangsung Kamis (19/3/2026) malam.
Perbedaan penetapan hari raya antara Muhammadiyah dengan NU dan pemerintah bukan kali pertama terjadi. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal yang tidak mensyaratkan hilal terlihat secara fisik, sedangkan NU dan pemerintah berpedoman pada rukyatul hilal yang dikonfirmasi melalui pengamatan langsung dengan kriteria imkanur rukyah.
