P2MI Bentuk Tim Crisis Monitoring Pantau Keselamatan PMI di Timur Tengah

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah setelah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak langsung akibat konflik tersebut.

“Berdasarkan koordinasi dengan Perwakilan RI, hingga Rabu (4 Maret 2026) belum terdapat laporan PMI yang mengalami insiden keselamatan akibat perkembangan situasi tersebut,” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Ia menegaskan pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena situasi keamanan di kawasan tersebut dapat berubah dengan cepat.

Advertisement

“Meski demikian, pemerintah meningkatkan kewaspadaan mengingat dinamika keamanan yang berkembang cepat,” sambungnya.

Menurut Mukhtarudin, Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta perwakilan RI di berbagai negara Timur Tengah sebagai langkah antisipasi untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman.

Langkah yang dilakukan antara lain membentuk tim pemantau khusus serta memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran di kawasan tersebut.

“Pembentukan Tim Crisis Monitoring Ditjen Pelindungan untuk pemantauan harian dan mitigasi risiko, pendataan PMI sebagai kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan serta diseminasi informasi publik dan panduan kewaspadaan, pengaktifan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah, serta langkah strategis lainnya,” ujarnya.

Mukhtarudin juga mengimbau para PMI di kawasan Timur Tengah agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi keamanan di sekitar mereka.

“Kementerian P2MI mengimbau kepada PMI di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang, menghindari lokasi rawan, membatasi aktivitas di luar kebutuhan mendesak, mengikuti arahan perwakilan RI, serta segera melapor ke KBRI/KJRI terdekat apabila menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah siap memfasilitasi kepulangan PMI yang ingin kembali ke Indonesia jika kondisi mengharuskan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi PMI yang membutuhkan.

“Apabila terdapat PMI di kawasan Timur Tengah yang memilih atau perlu kembali ke Indonesia, pemerintah akan memfasilitasi proses kepulangan sesuai mekanisme yang berlaku,” tuturnya.***