TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan berbagai persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026 dengan menitikberatkan pada aspek keamanan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat.
Sejumlah kebijakan strategis mulai disusun, mulai dari penyesuaian jadwal libur sekolah, pengaturan arus mudik dan arus balik, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara (ASN), hingga kesiapan infrastruktur transportasi serta mitigasi potensi bencana.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
“Persiapan Idulfitri 1447 H meliputi penyiapan rumah ibadah, ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan, khususnya bahan pokok, serta kesiapan infrastruktur moda transportasi,” kata Pratikno.
Ia menekankan bahwa kebijakan libur nasional dan cuti Lebaran tidak hanya dipandang sebagai waktu beristirahat, tetapi harus dilihat sebagai rangkaian aktivitas sosial dan budaya yang berdampak luas.
Momentum tersebut, menurutnya, berkaitan erat dengan lonjakan perjalanan mudik, peningkatan mobilitas transportasi, hingga pertumbuhan sektor pariwisata.
Pratikno juga mengungkapkan hasil survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memprediksi jumlah pemudik tahun ini mencapai sekitar 144 juta orang. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 146 juta orang.
“Sehingga penting bagi pemerintah untuk menjamin layanan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir secara holistik, dalam perspektif pembangunan manusia dan kebudayaan,” ucapnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, serta BUMN yang telah mempersiapkan dukungan layanan bagi masyarakat selama periode Lebaran.
Pratikno juga meminta penguatan integrasi data, layanan posko terpadu, serta penerapan prinsip inklusivitas dalam pelayanan publik.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kesiapan dan komitmen semua pihak untuk mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat menjelang libur Idulfitri 1447 H,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto menilai rapat koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan layanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.
Menurutnya, pengaturan libur nasional, cuti bersama, dan fleksibilitas kerja ASN perlu dirancang secara cermat agar mobilitas masyarakat dapat dikendalikan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Hal ini turut diperkuat melalui kebijakan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 2/2026 yang mengatur penyesuaian tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel (FWA) pada periode sebelum Nyepi dan sesudah Idulfitri 1447 Hijriah,” ujarnya.
Berdasarkan kebijakan tersebut, Purwadi berharap pimpinan instansi pemerintah dapat mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif sesuai kebutuhan organisasi masing-masing.
“Kami berharap Surat Edaran ini dapat menjadi pedoman bagi pimpinan instansi pemerintah dan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan selama masa libur nasional dan cuti bersama sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap terjaga dan terjamin kualitasnya,” tuturnya.
Dengan berbagai langkah koordinasi lintas sektor yang tengah dilakukan, pemerintah berharap pelaksanaan mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
