TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Target penurunan kedua indikator itu akan didekati hingga mendekati nol, sejalan dengan arahan Presiden.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, tingkat pengangguran terbuka akan ditekan melalui program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang belum bekerja. Pemerintah juga akan meningkatkan bantuan keuangan desa sebagai penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.
RKPD 2027 mengusung empat pilar prioritas: pelayanan publik, ekonomi lokal, infrastruktur dasar, dan layanan inklusif. Ekonomi lokal akan dikembangkan melalui pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi di berbagai wilayah. Adapun layanan inklusif diwujudkan lewat penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah program strategis yang dicanangkan antara lain pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 jalur Bojonggede-Sentul Selatan, pembangunan Terminal Tipe C, pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP negeri, serta pembangunan hutan kota.
Ajat menjelaskan, program infrastruktur dirancang untuk membuka akses distribusi barang dan mobilitas penduduk.
“Ini mungkin tidak langsung menyasar pengangguran secara spesifik, tetapi sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam forum konsultasi publik di Setda Kabupaten Bogor, Kamis (12/2/2026).
Mulai 2026, Pemkab Bogor akan menerapkan program terintegrasi antar-perangkat daerah. Misalnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan pelatihan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyiapkan peralatan, Dinas Koperasi membantu pemasaran, dan BUMD perbankan mendukung pembiayaan.
Dalam aspek kewilayahan, pemerintah kabupaten akan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah tengah, timur, dan barat. Wilayah barat akan dipercepat pengembangannya, wilayah timur diarahkan pada pengembangan pusat ekonomi baru, sementara wilayah tengah difokuskan pada pengendalian kawasan hulu dan daerah aliran sungai, khususnya DAS Ciliwung.
Ajat menegaskan, aspek mitigasi bencana menjadi perhatian utama karena Kabupaten Bogor termasuk daerah rawan bencana. Berbagai wilayah dengan potensi gerakan tanah dan risiko bencana lainnya terus dipetakan untuk diintervensi kebijakannya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedarida) Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji menyatakan, proyeksi pembangunan 2027 harus mampu mengantisipasi dinamika bonus demografi.
“Target utama kami adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata. Pusat ekonomi baru ini akan menyerap tenaga kerja secara signifikan,” ujarnya.
Editor : B. Supriyadi
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
