TIMETODAY.ID, JAKARTA — Tokoh senior Hamas, Khaled Meshal, kembali menegaskan sikap keras kelompoknya terkait konflik berkepanjangan dengan Israel. Di tengah proses gencatan senjata di Jalur Gaza yang kini memasuki fase kedua, Meshal menegaskan Hamas tidak akan membubarkan diri ataupun meletakkan senjata selama pendudukan Israel atas wilayah Palestina masih berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Meshal dalam konferensi pers di Doha, Qatar, saat perhatian internasional tertuju pada kelanjutan upaya perdamaian di kawasan yang selama bertahun-tahun dilanda konflik.
Dalam kesempatan itu, ia menolak secara tegas wacana perlucutan senjata Hamas maupun rencana intervensi asing dalam pengelolaan pemerintahan Palestina.
“Selama ada penjajah maka ada kelompok perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat yang berada di bawah penjajahan, sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” ujar Meshal, seperti dikutip dari AFP, Kamis (12/2/2026).
Bagi Hamas, keberadaan senjata bukan sekadar instrumen militer, melainkan simbol perjuangan melawan pendudukan. Karena itu, Meshal menilai upaya mengkriminalisasi Hamas dan persenjataannya sebagai langkah yang tidak dapat diterima oleh kelompok tersebut.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Hamas tidak akan membubarkan diri meskipun tekanan internasional, termasuk dari Amerika Serikat, terus menguat.
Sejumlah negara mendorong agar perlucutan senjata Hamas menjadi bagian dari kesepakatan damai jangka panjang di Gaza.
Meshal juga menekankan bahwa masa depan Gaza harus berada di tangan rakyat Palestina sendiri. Ia menolak skema pemerintahan yang melibatkan campur tangan pihak asing dalam pengelolaan wilayah tersebut.
“Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” ujarnya menegaskan.
Situasi ini muncul saat gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat memasuki tahap yang dinilai krusial. Pada fase kedua perundingan, Hamas direncanakan akan diminta melucuti persenjataan seiring dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
Namun, Hamas berulang kali menyebut perlucutan senjata sebagai garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan.
Meski demikian, kelompok tersebut sempat mengisyaratkan kemungkinan menyerahkan senjata kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan, bukan kepada Israel ataupun pihak asing.
Di tengah dinamika politik dan diplomasi yang terus berkembang, sikap tegas Hamas menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan damai permanen masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait isu keamanan, kedaulatan wilayah, dan legitimasi pemerintahan Palestina di masa mendatang.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
