TIMETODAY.ID, BOGOR— Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran kontraktor pada tahun anggaran 2025 menjadi bahan evaluasi serius antara legislatif dan eksekutif.
Ia memastikan pemerintah daerah akan segera menuntaskan kewajiban pembayaran paling lambat Februari 2026 ini.
Sastra menyatakan, persoalan ini harus menjadi pelajaran penting dalam menyusun perencanaan anggaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ketika merencanakan sesuatu, membuat apa pun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” kata Sastra.
Ia menekankan, perencanaan yang tidak selaras dengan kemampuan fiskal daerah berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk keterlambatan pembayaran kepada vendor atau kontraktor.
Meski demikian, Sastra memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.
Ia menyebut Bupati dan Sekretaris Daerah telah menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran yang tertunda pada awal tahun 2026.
“Ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Tapi Pak Bupati, Pak Sekda menyampaikan, Insyaallah Februari yang tadinya belum terbayarkan, Insyaallah dibayarkan,” jelasnya.
Menurutnya, legislatif akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam penyusunan dan pengelolaan APBD agar lebih terukur dan realistis.
“Itu menjadi catatan kami dari legislatif. Mudah-mudahan ke depan sama-sama kita mengawasi pemerintah, sama-sama kita mengawal pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di tahun 2025-2026, semoga tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Kasus keterlambatan pembayaran ini menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor, terutama bagi para pelaku usaha jasa konstruksi yang menggantungkan arus kas pada proyek pemerintah daerah.
DPRD berharap evaluasi menyeluruh terhadap postur APBD mampu memperkuat disiplin fiskal dan menjaga kepercayaan mitra kerja pemerintah. ***
