Ketegangan Lama Turki–Yunani Bangkit Lagi, Dialog Perdamaian Jadi Harapan Baru

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Ketegangan lama antara Turki dan Yunani di Laut Aegea kembali menjadi sorotan. Sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun itu belum menemukan titik temu, bahkan kini kembali memunculkan dinamika baru di tengah upaya kedua negara untuk membuka jalur dialog.

Harapan meredakan ketegangan muncul setelah kedua negara dikabarkan siap melanjutkan pembicaraan diplomatik. Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Yunani–Turki dijadwalkan menggelar sidang di Ankara pada Senin (9/2/2026).

Jika agenda tersebut berjalan sesuai rencana, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis berpeluang duduk bersama dalam satu forum, bahkan membuka kemungkinan pertemuan bilateral lanjutan.

Advertisement

Forum kerja sama tersebut sebenarnya telah dibentuk sejak 2010 sebagai respons atas ketegangan panjang di kawasan Mediterania Timur. Namun, sepanjang perjalanannya, capaian dewan tersebut dinilai masih terbatas.

Forum itu lebih banyak dimanfaatkan sebagai ruang menjaga komunikasi positif, khususnya dalam sektor ekonomi dan pariwisata, dibanding menyelesaikan akar konflik.

Sejauh ini, dewan tersebut baru menggelar lima kali pertemuan. Sidang terakhir berlangsung pada Desember 2023 di Athena, tetapi perbedaan pandangan kedua negara masih terlihat tajam.

Direktur Riset Institut Hubungan Internasional Athena, Konstantinos Filis, menilai sikap Turki kerap menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa.

“Turki mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tak memiliki dasar hukum dan tak layak diperdebatkan,” kata Filis.

Pandangan berbeda disampaikan ilmuwan politik dari Universitas Teknik Yildiz, Turki, Fuat Aksu. Ia menilai Yunani justru berharap Turki bersedia memenuhi tuntutan dan memberikan konsesi tertentu. Ketegangan pun tetap terasa, terutama di kawasan Laut Aegea.

Situasi semakin memanas setelah Turki mengeluarkan peringatan melalui sistem Navigational Telex (Navtex) pada Kamis (29/1) terkait potensi risiko keamanan dan aktivitas militer Yunani. Peringatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme standar keselamatan pelayaran, meski langkah serupa sebelumnya juga kerap memicu ketegangan baru.

Bagi Yunani, langkah itu dinilai sebagai upaya sepihak untuk memperluas pengaruh kedaulatan Turki. Media mingguan Yunani, To Vima, bahkan menyebutnya sebagai “Provokasi baru Turki.”

Sebaliknya, Ankara membantah tudingan tersebut. Pemerintah Turki menilai penerbitan Navtex merupakan prosedur rutin yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Media pro-pemerintah Turki, Trkiye, bahkan menggambarkan langkah itu sebagai pemicu perubahan status quo di Laut Aegea sekaligus menimbulkan kekhawatiran di Yunani.

Ketegangan geopolitik ini juga memengaruhi dinamika politik domestik Yunani. Perdana Menteri Mitsotakis menghadapi tekanan dari kelompok sayap kanan yang menilai pemerintahannya kurang tegas menghadapi Turki. Pemimpin partai kanan-populis Greek Solution, Kyriakos Velopoulos, bahkan melontarkan kritik keras.

“Turki merampas setengah Aegea, tapi pemerintah kita tak melihat alasan untuk khawatir,” kata Velopoulos.

Sengketa di Laut Aegea mencakup sejumlah persoalan kompleks, mulai dari batas landas kontinen, eksplorasi sumber daya alam, hingga kemungkinan perluasan laut teritorial. Dalam doktrin militer Blue Homeland, Turki mengklaim wilayah laut seluas lebih dari 450 ribu kilometer persegi di sekitar pantainya.

Turki merujuk pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 sebagai dasar klaim tersebut, meski negara itu tidak meratifikasi konvensi tersebut. Sebagian pakar hukum internasional menilai konvensi itu tetap memiliki kekuatan mengikat karena dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

Konvensi tersebut memungkinkan negara memperluas wilayah laut teritorial hingga 12 mil laut, dengan catatan jika terjadi tumpang tindih wilayah, penyelesaiannya harus ditempuh melalui kesepakatan bilateral.

Persoalan inilah yang selama puluhan tahun memicu kebuntuan. Pada 1995, parlemen Turki bahkan menyatakan perluasan laut teritorial Yunani di Aegea dapat menjadi alasan perang, karena berpotensi mengubah kawasan tersebut menjadi wilayah yang didominasi Yunani.

Yunani sendiri pernah memperluas wilayah laut teritorialnya hingga 12 mil di Laut Ionia pada 2021. Meski demikian, Athena menegaskan masih memiliki hak untuk melakukan langkah serupa di Laut Aegea.

“Hak itu tetap ada,” ujar Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias.

Secara teori, penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui Mahkamah Internasional di Den Haag. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat berjalan jika kedua negara sepakat mengajukan perkara bersama. Wacana itu sebenarnya telah muncul sejak 1976, tetapi hingga kini belum pernah terwujud.

Kembalinya ketegangan antara Turki dan Yunani menambah daftar konflik geopolitik global yang masih berlangsung. Di tengah memanasnya hubungan sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Iran, serta konflik berkepanjangan di Gaza, sengketa Laut Aegea menjadi pengingat bahwa stabilitas kawasan masih menghadapi tantangan besar.***