TIMETODAY.ID, JAKARTA — Indonesia kembali menempati posisi strategis di panggung diplomasi global. Untuk pertama kalinya pada tahun 2026, Indonesia dipercaya memimpin Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, mulai 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Momentum ini menandai peran penting Indonesia dalam mengarahkan dialog internasional terkait perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Sidang tingkat tinggi tersebut akan dibuka oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa sekaligus Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto R Suryodipuro. Forum ini menjadi ruang pertemuan para pemimpin dunia untuk membahas isu HAM lintas kawasan.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada sesi pertama pembukaan sidang. Dalam sesi itu pula akan hadir Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, serta Komisioner Tinggi HAM PBB.
Lebih dari seratus pejabat tinggi dunia telah mengonfirmasi kehadiran mereka, mulai dari kepala negara hingga kepala pemerintahan. Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego direncanakan hadir secara langsung di Jenewa.
“Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi. Presiden Timor-Leste, HE José Ramos-Horta, dan Presiden Kolombia, HE Gustavo Francisco Petro Urrego, direncanakan hadir secara langsung,” ujar Sidharto dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, sejumlah pemimpin negara lain seperti Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video.
Membawa Tema “Presidency for All”
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”. Tema tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga Dewan HAM sebagai ruang dialog terbuka yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antarnegara.
Pendekatan ini selaras dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan isu kemanusiaan sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang.
Indonesia juga akan mendorong penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Menurut Sidharto, pemenuhan hak atas pangan dan perlindungan anak bukan hanya agenda pembangunan, tetapi merupakan elemen utama perlindungan HAM sekaligus investasi strategis bagi masa depan sumber daya manusia.
Agenda Global yang Padat
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB akan menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu tematik dan situasi HAM dunia. Sejumlah topik utama yang akan dibahas meliputi:
- pencegahan praktik sunat perempuan,
- peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban,
- promosi budaya perdamaian,
- pembiayaan pembangunan berkelanjutan,
- hak penyandang disabilitas,
- serta perlindungan hak anak.
Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan meninjau kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara, termasuk Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia.
Perkembangan situasi HAM di berbagai kawasan konflik seperti Afghanistan, Sudan, Palestina, Myanmar, Suriah, hingga Korea Utara turut menjadi agenda pembahasan utama.
Bagi Indonesia, kepemimpinan ini bukan sekadar posisi simbolik. Di tengah meningkatnya tantangan global, Indonesia berupaya menempatkan diplomasi HAM sebagai jembatan dialog, bukan arena konfrontasi — sebuah langkah yang mempertegas peran Indonesia sebagai aktor penting dalam tata kelola dunia berbasis kemanusiaan.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
