Menata Musisi Jalanan di Ruang Publik, dari Stasiun hingga Bandara

TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah mulai menata ulang kehadiran musisi jalanan di ruang-ruang publik strategis. Stasiun Bogor, salah satu stasiun tertua di Indonesia menjadi contoh awal bagaimana ruang transit massal tidak hanya berfungsi sebagai simpul mobilitas, tetapi juga ruang ekspresi budaya yang tertib dan inklusif.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan, Stasiun Bogor memiliki peran strategis karena tingkat mobilitas penumpangnya yang tinggi. Setiap hari, sekitar 100.000 orang tercatat keluar-masuk stasiun tersebut.

“Di ruang publik seperti ini, tentu kita harapkan ada fasilitas bagi kalangan musisi untuk berekspresi. Selain menghibur penumpang, ini juga memberi manfaat ekonomi bagi para musisi,” kata Fadli usai meninjau pojok ekspresi Stasiun Bogor, yang diinisiasi Institut Musik Jalanan (IMJ), Sabtu (20/12/2025) malam.

Advertisement

Menurut Fadli, kehadiran musisi jalanan di ruang publik tidak dilepaskan dari prinsip penataan. Pemerintah tidak ingin praktik bermusik di ruang publik berlangsung sembarangan, melainkan melalui proses kurasi dan pembinaan.

Di Stasiun Bogor, penataan tersebut melibatkan Institut Musik Jalanan (IMJ), yang selama ini mendampingi para musisi, termasuk kelompok difabel. Dari data IMJ, terdapat dua kelompok musisi difabel netra yang rutin tampil di stasiun tersebut, dari total empat kelompok difabel yang ada.

“Bagi mereka, ini menjadi manfaat yang luar biasa. Mereka bisa mendapatkan dukungan dari saweran penumpang yang terhibur oleh penampilan mereka,” ujar Fadli.

Kurasi, Pelatihan, hingga Dukungan Alat Musik

Fadli menegaskan, penataan musisi jalanan tidak hanya berhenti pada pemberian ruang tampil. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, khususnya Direktorat Film dan Seni, Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan konkret berupa peningkatan kapasitas.

“Teman-teman di IMJ melakukan kurasi, pelatihan, workshop, hingga capacity building. Kami dari kementerian juga memberikan bantuan alat musik dan sound system,” tutur Fadli.

Program tersebut, lanjut dia, telah berjalan di 12 kota di Indonesia. Ruang publik yang disasar tidak hanya stasiun kereta, tetapi juga terminal bus dan bandara.

Upaya ini, menurut Fadli, bertujuan menciptakan keteraturan. Musisi mendapatkan tempat yang layak, sementara pengelola ruang publik tetap bisa menjaga fungsi utama area tersebut.

“Sehingga akan jauh lebih tertib. Musik bisa dinikmati di mana pun, termasuk di ruang publik,” akunya.

Kisah Difabel Netra dan Penghayatan Musik

Dalam kunjungan tersebut, Fadli juga menyoroti penampilan seorang musisi difabel netra bernama Kikin. Ia menyebut Kikin sebagai contoh bagaimana talenta dapat berkembang ketika diberi ruang yang tepat.

“Mas Kikin ini difabel tunanetra, suaranya bagus, hafal sampai 150 lagu, dan bisa bernyanyi hingga empat jam. Kalau dihitung, sudah berapa album lagu yang dia kuasai,” ungkap Fadli.

Ia menilai, musisi difabel memiliki kekuatan tersendiri dalam penghayatan musik. Tanpa membaca teks atau melihat lirik, hafalan dan penghayatan menjadi modal utama.

“Ini yang perlu kita akui. Di balik label musisi jalanan, ada sisi inklusivitas dan keseriusan yang selama ini jarang terlihat,” paparnya..

Perluasan ke Bandara dan Pelabuhan

Ke depan, Kementerian Kebudayaan berencana memperluas kerja sama dengan pengelola ruang publik lainnya. Di bandara, program serupa disebut sudah mulai berjalan. Terminal dan pelabuhan menjadi target berikutnya.

“Kami akan terus mendata. Semakin banyak ruang yang tersedia, semakin bagus. Tapi tetap harus tertib dan dikurasi dengan baik,” imbuh Fadli.

Ia juga menyebut rencana pemberian seragam bagi musisi jalanan yang terlibat dalam program tersebut. Seragam dinilai penting agar musisi mudah dikenali dan tampil lebih rapi.

“Nanti akan kita bantu, termasuk desain seragamnya. Supaya lebih teridentifikasi dan kerja samanya bisa lebih baik ke depan,” imbuhnya.

Soal Royalti Masih Dibahas

Terkait isu royalti musik, Fadli mengatakan pemerintah masih menggodok mekanisme yang tepat. Menurut dia, pengaturan royalti membutuhkan keterlibatan banyak pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

“Yang paling penting, semua pihak harus turun sesuai tupoksi. Itu sedang diurus,” tuntasnya.