Biaya Haji 2026 Diusulkan Rp 88 Juta, Turun Rp 1 Juta dari Tahun Lalu, tapi DPR Masih Belum Puas

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per jemaah. Angka ini turun sekitar Rp 1 juta dibandingkan BPIH tahun 2025.
Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya memuaskan kalangan DPR RI, yang menilai masih banyak ruang efisiensi dalam komponen biaya haji.

Usulan ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Rincian Biaya Haji: Jemaah Tanggung 62 Persen

Advertisement

Dahnil menjelaskan, dari total biaya Rp 88,4 juta per jemaah, sekitar Rp 54.924.000 atau 62 persen akan ditanggung langsung oleh jemaah sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Sementara sisanya, Rp 33.485.365 atau 38 persen, akan ditutup dari nilai manfaat hasil optimalisasi dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 88.409.365, dengan komposisi Bipih Rp 54.924.000 dan nilai manfaat Rp 33.485.365,” ujar Dahnil.

Menurutnya, besaran biaya ditentukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan haji, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada jemaah.

“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas agar ibadah haji tetap berjalan baik dengan biaya yang wajar,” tambahnya.

Rincian Komponen Bipih

Dalam penjelasannya, Dahnil memaparkan bahwa Bipih mencakup sejumlah komponen penting, di antaranya:

• Biaya penerbangan pulang-pergi: Rp 33,1 juta
• Akomodasi di Mekkah: Rp 14,65 juta
• Akomodasi di Madinah: Rp 3,87 juta
• Biaya hidup (living cost): Rp 3,3 juta

Besaran living cost ini sama seperti tahun sebelumnya, yakni 750 riyal Arab Saudi (SAR). Pembayaran dilakukan langsung dalam bentuk riyal untuk melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar.

“Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar,” jelas Dahnil.

Dalam perhitungannya, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS dan Rp 4.400 per riyal, sesuai dengan asumsi dasar APBN 2026.

DPR Nilai Penurunan Rp 1 Juta Masih Terlalu Kecil

Namun, usulan pemerintah tersebut mendapat sorotan dari Komisi VIII DPR RI.
Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menilai penurunan sebesar Rp 1 juta per jemaah masih terlalu kecil dibandingkan total biaya penyelenggaraan haji yang mencapai puluhan triliun rupiah.

“Ini turunnya baru Rp 1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan, harus turun Rp 5 triliun dari Rp 17 triliun,” ujar Marwan.

Ia menilai, dengan pengelolaan yang lebih efisien, total biaya haji 2026 masih bisa ditekan hingga Rp 6 triliun tanpa mengurangi mutu pelayanan.
Marwan juga menyoroti bahwa rancangan biaya dari Kementerian Haji dan Umrah belum menunjukkan perbedaan signifikan dari skema lama yang digunakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kementerian Agama.

“Sebagai kementerian baru, harusnya ada terobosan. Kalau tidak, artinya sama saja seperti sebelumnya,” kata politikus PKB itu.

Pemerintah dan DPR Sepakat: Biaya Harus Turun, Layanan Tetap Terjaga

Menanggapi kritik tersebut, Dahnil menyebut bahwa pembahasan masih akan dilanjutkan untuk mencari peluang penurunan biaya lebih lanjut.
Rapat kerja lanjutan dijadwalkan Selasa (28/10/2025) pukul 10.00 WIB, dengan fokus menyisir satu per satu komponen biaya yang berpotensi diefisienkan.

“Amanah Presiden jelas, ongkos haji harus turun. Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk mencari ruang efisiensi,” ujar Dahnil.

Meski nilai tukar dolar tengah naik, pemerintah berupaya menekan biaya tanpa mengorbankan pelayanan.
Salah satu pos yang tengah dinegosiasikan adalah layanan umum oleh penyedia (syarikah) di Arab Saudi, yang diharapkan bisa turun setelah pembicaraan intensif.

“Perintah Presiden tegas: penurunan biaya tidak boleh menurunkan kualitas layanan. Karena itu, kami fokus mencari pos-pos biaya yang tidak efisien,” tegas Dahnil.

Jika kesepakatan soal BPIH 2026 tercapai, jumlah ini akan menjadi dasar bagi penentuan setoran awal dan pelunasan biaya haji tahun depan.
Meski nilainya turun tipis, pemerintah berharap efisiensi yang dilakukan bisa memberi ruang bagi peningkatan kenyamanan dan pelayanan jemaah di Tanah Suci. (MG4)