Presiden Prabowo Bakal Serahkan Smelter Rampasan Kasus Harvey Moeis Cs ke PT Timah Tbk

Presiden Prabowo
Agenda Presiden Prabowo Subianto di Bangka Belitung, salah satunya penyerahan aset hasil korupsi Harvey Moeis kepada PT Timah. (foto: Sekretariat Presiden)

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Senin (6/10/2025). Dalam agenda tersebut, Prabowo akan menyerahkan aset negara berupa smelter hasil sitaan kasus mega korupsi timah kepada PT Timah Tbk sebuah langkah simbolik yang menandai kembalinya aset strategis negara ke pangkuan publik.

Acara penyerahan itu akan berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, salah satu dari lima fasilitas peleburan timah yang disita Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi yang menyeret Harvey Moeis Cs.

Sehari sebelum kedatangan Presiden, Gubernur Babel Hidayat Arsani bersama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin meninjau langsung lokasi smelter, pada Minggu (5/10/2025) sore. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kunjungan presiden berlangsung lancar dan sesuai protokol kenegaraan.

Advertisement
Baca Juga :  Rencana Prabowo Teken Kesepakatan Ekonomi dengan Trump Ditunda ke Februari

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar kegiatan kunjungan Presiden, termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib dan aman,”
ujar Hidayat, dikutip dari laman resmi Pemprov Kepulauan Babel.

Ia menambahkan, berbagai persiapan teknis dan administratif kini dimatangkan hingga ke detail terkecil. Salah satu fokus utama, kata Hidayat, adalah memastikan proses serah terima aset rampasan negara berlangsung sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi industri timah nasional.

Baca Juga :  Pernah Disinggahi Prabowo, Kondisi Villa Terbengkalai di Bogor Ini Bikin Merinding Kerap Muncul Sosok Wanita

Selain Presiden Prabowo dan Jaksa Agung, sejumlah pejabat tinggi negara juga dijadwalkan hadir. Di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh.

Langkah ini disebut-sebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo dalam mendorong transparansi dan pemulihan aset hasil kejahatan korupsi, sekaligus memberi sinyal kuat terhadap penegakan hukum di sektor tambang yang selama ini sarat praktik ilegal.***

Editor : Syafira

Sumber : iNews.id

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel