TIMETODAY.ID, BOGOR – Proses rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kendati tahap-tahap awal telah dijalankan sejak dua bulan lalu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut, satu syarat krusial masih tertahan di tingkat pusat (Kemendagri, red).
“Kami sudah berproses, alhamdulillah dua bulan ini. Prosesnya kami mulai dari bersurat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah, tinggal satu yang belum, yakni rekomendasi dari Kemendagri yang belum turun,” ungkap Rudy kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Rudy menjelaskan, rotasi ini bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh atas struktur organisasi birokrasi di Kabupaten Bogor. Untuk itu, Pemkab telah melakukan tahapan job fit sebagai langkah awal asesmen terhadap para pejabat eselon II. Menurutnya, ini menjadi pijakan penting sebelum bergerak ke tahapan berikutnya.
“Kami tidak ingin asal memindahkan. Ada proses job fit, penilaian kapasitas dan integritas. Setelah eselon II, kami juga akan lakukan hal yang sama untuk eselon III dan IV melalui mekanisme open bidding,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Upaya penyegaran birokrasi ini, kata Rudy, merupakan bagian dari strategi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan mampu merespons tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Ia menegaskan, tidak ada pejabat yang ‘tidak terjangkau’ oleh evaluasi.
“Buat kami, seluruh jajaran eselon II adalah orang-orang hebat. Tapi dalam sistem birokrasi, harus ada rotasi, harus ada penyegaran, demi efektivitas dan semangat baru dalam melayani masyarakat,” katanya.
Langkah Pemkab Bogor ini pun tidak berjalan sendiri. Wakil Bupati Ade Ruhandi turut terlibat aktif dalam merancang langkah-langkah strategis tersebut. Keduanya kini berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor dapat memberikan dukungan atas proses ini.
“Kami, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, butuh dukungan dan bantuan dari seluruh pejabat eselon II maupun seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bogor. Ini bukan agenda personal, ini agenda reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Rudy.
Meski terhenti sementara di Kemendagri, Rudy optimistis restu pusat akan segera keluar. Baginya, reformasi birokrasi bukan sekadar rutinitas administratif, tapi komitmen moral dan politik untuk membangun Bogor yang lebih melayani.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
