Proyek Rute Kereta Tenjo-Jasinga Butuh Rp5 Triliun

rute kereta Tenjo-Jasinga
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Bogor, Bambang Setia Aji. FOTO: TIMETODAY.ID/AMELIA AZIZAH.

TIMETODAY.ID, BOGOR – Proyek pembangunan rute kereta Tenjo-Jasinga membutuhkan anggaran hingga Rp4 – 5 triliun. Kebutuhan dana yang besar ini membuat proyek tersebut belum dapat direalisasikan, meski sudah menarik minat investor asal China.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Bogor, Bambang Setia Aji, mengatakan investor tersebut menawarkan pembangunan dua jalur kereta api sekaligus, yakni rute kereta Tenjo-Jasinga dan rute menuju kawasan Puncak.

“Investor dari China menawarkan pembangunan dua rute kereta api, selain di Puncak tapi di Tenjo-Jasinga. Teknologi yang mereka tawarkan itu teknologi luar biasa,” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Advertisement
Baca Juga :  52 Pengurus HMI dan Kohati Cabang Kota Bogor Dilantik, Wali Kota Dedie Dorong Kritik Konstruktif

Menurutnya, anggaran sebesar itu akan menjadi beban berat apabila proyek tersebut dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

“Kita berpikir secara kemampuan finansial, pasti akan berat, karena Bupati tidak pengen meninggalkan utang di akhir masa jabatan beliau. Paling murah aja harus menyisihkan jalur Jasinga-Tenjo kurang lebih sekitar Rp1 triliun,” terangnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini masih menunggu dukungan dari pemerintah pusat. Bambang menyebut, pihaknya siap menyediakan lahan, sementara pembangunan sarana dan prasarana diharapkan dapat dibantu oleh pemerintah pusat.

Baca Juga :  Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban Ambruk Majelis Taklim

“Ya mudah-mudahan bahwa pusat mau mengakomodir ya, minimal setelah FS (Feasibility Study) selesai, kita akan mulai memetakan lahan-lahan yang akan kena pembebasan jalan kereta api,” tutur Bambang.

Selain soal pembiayaan awal, Bambang juga menyoroti lamanya waktu yang dibutuhkan investor untuk balik modal dari proyek berskala besar tersebut.

“Mereka kan pasti menginginkan keuntungan 10 atau 15 tahun, tapi pemerintah daerah hanya lima tahun, dengan investasi sebesar itu tingkat pengembalian kita tidak beres lima tahun gitu, jadi kelihatannya kita butuh peran pemerintah pusat untuk membantu masalah itu,” tutupnya.

Editor : B. Supriyadi

Wartawan : Amelia Azizah

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel