TIMETODAY.ID, BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025 sekaligus mendorong pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Rabu (06/05/2026).
Kedua keputusan itu diambil dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Soekarno Hatta, Cibinong, yang sekaligus menandai penutupan masa sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2025–2026.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan rekomendasi LKPJ yang ditetapkan bukan sekadar pemenuhan prosedur, melainkan instrumen pengawasan nyata terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata. Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pengawasan agar ke depan lebih baik,” ujarnya.
Pada agenda kedua, DPRD resmi mengajukan Raperda perlindungan masyarakat hukum adat sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum bagi komunitas adat di wilayah Bogor.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, langkah legislasi ini lahir dari kebutuhan mendesak agar hak masyarakat adat tidak terabaikan dalam sistem hukum daerah.
“Raperda ini menjadi bentuk komitmen DPRD untuk memastikan masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang jelas,” kata Sastra.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan sosial.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
