Korea Selatan Gelontorkan Rp293 T untuk Masyarakat dan Bisnis di Tengah Krisis Minyak

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan mengajukan anggaran tambahan senilai US$17,3 miliar atau sekitar Rp293 triliun untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak gejolak harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga minyak mentah yang dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong inflasi di dalam negeri.

Korea Selatan sendiri merupakan salah satu importir minyak terbesar di dunia, dengan sekitar 70 persen pasokannya berasal dari kawasan Timur Tengah.

Advertisement

Ini menjadi pengajuan anggaran tambahan kedua dalam waktu kurang dari satu tahun di bawah pemerintahan Lee Jae Myung.

Menteri Anggaran, Park Hong Keun, menyebut kebijakan ini sebagai langkah antisipatif di tengah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

“Respons preventif jauh lebih penting, mengingat beban yang dirasakan rakyat dan pelaku usaha semakin besar,” ujarnya.

Rincian Alokasi Anggaran

Dari total 26,2 triliun won yang diajukan, pemerintah membagi anggaran ke sejumlah sektor strategis:

• 10,1 triliun won untuk meredam dampak kenaikan harga minyak
• 2,8 triliun won bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda
• 2,6 triliun won dukungan bagi pelaku usaha terdampak
• 5,0 triliun won kompensasi bagi perusahaan kilang akibat kebijakan pembatasan harga
• 4,8 triliun won untuk bantuan langsung berupa voucher konsumen

Voucher tersebut diberikan antara 100.000 hingga 600.000 won per orang, tergantung tingkat pendapatan dan wilayah, dengan pengecualian bagi kelompok 30 persen berpenghasilan tertinggi.

Tanpa Tambahan Utang Baru

Pemerintah menegaskan anggaran tambahan ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari surplus penerimaan pajak. Kenaikan pendapatan negara didorong oleh ekspor semikonduktor yang kuat serta penguatan pasar saham domestik.

Selain itu, rencana ini juga mencakup pembayaran kembali obligasi negara sebesar 1 triliun won.

Dampak ke Ekonomi

Dengan tambahan anggaran ini, total belanja pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai 752,1 triliun won, meningkat 11,8 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah memperkirakan stimulus ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2 poin persentase. Sementara itu, defisit fiskal diproyeksikan menyempit menjadi 3,8 persen dari PDB.

Rasio utang terhadap PDB juga diperkirakan turun ke level 50,6 persen, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.

Di tengah ketidakpastian global, langkah Korea Selatan ini mencerminkan upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari tekanan harga energi yang terus meningkat.***