TIMETODAY.ID, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah muncul laporan mengenai dugaan rencana penargetan pejabat tinggi Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. Informasi ini segera memicu respons keras dari Teheran yang menilai situasi tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
Laporan yang pertama kali diungkap oleh The Wall Street Journal menyebutkan bahwa sejumlah nama elite Iran sempat masuk dalam daftar target, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Namun, nama keduanya dikabarkan untuk sementara dicoret seiring munculnya peluang pembicaraan damai antara Washington dan Teheran.
Pemerintah Iran tidak tinggal diam. Melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan, perwakilan Iran menyuarakan keprihatinan mendalam atas laporan tersebut.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyebut dugaan rencana tersebut sebagai bentuk nyata pelanggaran hukum internasional.
“Kami meminta perhatian serius Dewan Keamanan terhadap laporan ini, yang menunjukkan bahwa sejumlah pejabat tinggi Iran telah dijadikan target,” ujar Iravani dalam surat resminya.
Dalam dokumen itu, Iran juga menilai bahwa praktik penargetan terhadap pejabat negara berdaulat merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB serta hukum hak asasi manusia internasional.
Teheran bahkan menyebut pola kebijakan tersebut sebagai bagian dari “terorisme negara” yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
“Setiap rencana untuk mengeliminasi pejabat negara anggota PBB adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Iravani.
Sementara itu, dinamika di balik layar menunjukkan adanya upaya meredakan eskalasi. Sumber diplomatik menyebut pencoretan nama sejumlah pejabat Iran dari daftar target berkaitan dengan dorongan untuk menjaga peluang negosiasi tetap terbuka.
Salah satu pertimbangannya, jika tokoh kunci dieliminasi, jalur diplomasi dikhawatirkan akan tertutup sepenuhnya.
Di sisi lain, Iran tengah menelaah proposal gencatan senjata yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump melalui jalur tidak langsung.
Meski demikian, sinyal dari Teheran masih berhati-hati, dengan menegaskan bahwa kajian terhadap proposal tidak serta-merta berarti kesiapan untuk berunding mengakhiri konflik.
Situasi ini menempatkan kawasan dalam posisi rawan, di mana jalur diplomasi dan ancaman konfrontasi berjalan beriringan—menunggu keputusan politik yang akan menentukan arah berikutnya.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
