TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor belum menetapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) meskipun wacana tersebut mulai mencuat seiring sinyal penghematan energi dari pemerintah pusat. Saat ini, fokus pemerintah daerah diarahkan pada pemetaan kesiapan siswa sebelum mengambil keputusan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan, arahan terkait penghematan energi, termasuk kemungkinan penerapan PJJ, memang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Namun, menurut Herry, penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Pemerintah Kota Bogor masih membahas berbagai aspek teknis dan nonteknis yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ.
“Untuk Kota Bogor, rencana PJJ masih dalam tahap pembahasan. Persiapan, termasuk skema kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara, akan dibahas lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah,” kata Herry.
Ia menekankan, salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Dinas Pendidikan menilai perlu dilakukan pemetaan menyeluruh karena tidak semua siswa memiliki akses perangkat maupun jaringan internet yang memadai.
Menurut Herry, kebijakan PJJ harus mempertimbangkan prinsip pemerataan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran. Tanpa persiapan yang matang, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan di kalangan peserta didik.
Karena itu, Pemerintah Kota Bogor masih mengkaji kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, serta kondisi sosial ekonomi siswa sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.
Masyarakat diminta menunggu keputusan resmi pemerintah daerah terkait kemungkinan penerapan PJJ tersebut.
