TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor tengah mematangkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang rencananya diberlakukan setelah Lebaran 2026. Penerapannya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengungkapkan rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi atas ketidakstabilan pasokan energi nasional yang dipicu oleh situasi geopolitik di Timur Tengah.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, pelan-pelan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah berdampak pada pasokan energi untuk Indonesia,” kata Dedie usai Patroli Malam Lebaran di Balai Kota Bogor, Jumat (20/3/2026) malam.
Berbagai sektor pun mulai diminta bersiap. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga pelaku usaha swasta disebut sedang merancang mekanisme WFH masing-masing sambil menunggu regulasi teknis dari pusat.
“Sudah diwacanakan bahwa sekolah, pemerintah daerah, hingga sektor swasta sedang menyiapkan skema WFH tersebut,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan BBM. Dedie menegaskan, pemerintah pusat sedang berupaya mencari solusi agar situasi tetap terkendali.
“Kalau pasokan BBM tersendat, tentu masyarakat harus memahami, tapi tetap tenang, pemerintah sedang mencari solusi agar tidak terjadi gejolak,” ujarnya.
Sementara itu, kondisi kelistrikan di Kota Bogor dinyatakan masih aman. Hasil peninjauan ke PLN menunjukkan bahwa konsumsi listrik baru menyerap sebagian kecil dari total kapasitas yang tersedia.
“Serapan listrik di Bogor baru sekitar 60 persen, masih ada cadangan 30 sampai 40 persen, jadi relatif aman,” ungkap Dedie.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sektor transportasi tetap menjadi titik rawan karena ketergantungannya pada BBM. Warga didorong untuk mulai berhemat dalam penggunaan bahan bakar guna mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Kawasan Timur Tengah memegang peranan strategis dalam rantai pasok energi global, baik sebagai produsen utama maupun jalur distribusi minyak dunia. Eskalasi konflik di wilayah itu berpotensi mengerek harga minyak mentah di pasar internasional dan mempersempit ketersediaan BBM di negara-negara yang bergantung pada impor, termasuk Indonesia.
