Pemerintah Akui Kekurangan Dokter, NasDem Singgung Sulitnya STR

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemerintah mengakui Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga medis dalam jumlah besar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kebutuhan dokter nasional masih defisit lebih dari 100 ribu orang.

Di tengah kondisi tersebut, Fraksi Partai NasDem menyoroti uji kompetensi dokter yang dinilai menjadi hambatan serius bagi lulusan kedokteran.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan masih banyak lulusan fakultas kedokteran yang belum bisa praktik meski telah menyelesaikan pendidikan dan praktik di rumah sakit.

Advertisement

“Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktek di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR (surat tanda registrasi) dan SIP (surat izin praktek),” kata Irma kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).

Ketua DPP NasDem itu mengaku heran dengan situasi tersebut. Menurutnya, persoalan ini membutuhkan solusi konkret karena berdampak serius pada kondisi mental para calon dokter.

“Jika sebuah universitas mendapatkan akreditasi bagus, kok bisa lulusannya sulit lulus dari uji kompetensi, bahkan karena uji kompetensi ini menjadi momok banyak calon dokter yang stres bahkan sampai ada yang bunuh diri karena sampai 15 kali ikut uji kompetensi tidak lulus lulus juga,” tutur Irma.

Irma juga mengkritik kebijakan akreditasi perguruan tinggi yang dinilainya tidak sejalan dengan kualitas lulusan.

“Mendikti sebaiknya jangan obral akreditasi yang kemudian menjadi kontraproduktif terhadap kualitas lulusan yang terbukti puluhan kali ikut uji kompetensi tapi gagal,” lanjutnya.

Menurut Irma, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah dokter spesialis dan subspesialis. Ia mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi dokter umum di daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tersebut.

“Saya usul sebaiknya pemerintah menyekolahkan dokter-dokter umum di daerah untuk mengambil specialis, toh sudah ada aturan yang menegaskan after lulus mereka wajib mengabdi di daerahnya, yang tidak patuh pemerintah dan menkes tidak akan memberikan izin praktik untuk yang bersangkutan,” jelasnya.

Selain itu, Irma menyarankan agar kuota mahasiswa di fakultas kedokteran yang sudah terbukti berkualitas diperbesar, dibanding membuka universitas kedokteran baru dengan keterbatasan tenaga pengajar.

Ia juga mendorong Direktorat Pendidikan Tinggi mencabut izin universitas yang tidak memiliki dosen berkualitas, serta mengoptimalkan peran rumah sakit besar sebagai rumah sakit pendidikan.

“Pemerintah bisa mendorong agar rumah sakit besar yang sudah berpengalaman dan berkualitas menjadi rumah sakit pendidikan agar siswa dapat dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit yang telah mendapatkan izin sebagai RS pendidikan tersebut,” lanjutnya.

Dengan skema tersebut, Irma menilai pemerintah tidak perlu lagi menggelontorkan anggaran subsidi besar karena rumah sakit telah memiliki fasilitas yang memadai.

“Dan itu tentu mengurangi biaya perkuliahan,” tambah Irma.

Ia juga membuka peluang rumah sakit swasta untuk menjadi rumah sakit pendidikan, dengan syarat tetap berada di bawah universitas pengampu yang berkualitas.

“Saya juga mendorong agar RS swasta dapat menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas,” sambungnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mencari cara untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter nasional.

“Yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribu. Nah, ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat,” kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1).

Prasetyo menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari memperbesar penerimaan mahasiswa dokter spesialis hingga pembangunan fakultas baru di bidang kesehatan.

“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis,” ujarnya.

“Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum, kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi,” lanjut Pras.

Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia di bidang teknologi kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah.

“Kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi,” tutupnya.***