TIMETODAY.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah lembaga yang disebut akan memegang peran kunci dalam pelaksanaan fase kedua gencatan senjata di wilayah tersebut.
Pengumuman itu disampaikan Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Jumat (16/1/2026). Dalam pernyataannya, Trump menekankan pentingnya dewan tersebut dalam upaya menciptakan stabilitas pascaperang di Jalur Gaza.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump, dikutip dari AFP.
Trump bahkan menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai lembaga paling prestisius yang pernah ada.
“Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,” kata Trump.
Pembentukan dewan ini diumumkan tidak lama setelah deklarasi pembentukan komite teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite tersebut ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Gaza setelah perang berakhir.
Dalam skema yang dirancang, komite teknokrat itu akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian Gaza. Trump sendiri disebut-sebut akan memimpin dewan tersebut sebagai ketua.
Rencana perdamaian ini juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan tersebut akan bertugas membantu pengamanan wilayah Gaza sekaligus melatih unit-unit kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi.
Di sisi lain, kelompok Hamas menegaskan bahwa kelanjutan rencana ini bergantung pada peran aktif para mediator dan komunitas internasional.
“Bola kini berada di tangan para mediator, penjamin Amerika, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut,” ujar pemimpin senior Hamas, Bassem Naim, dalam pernyataannya pada Kamis (15/1).
Rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat pertama kali diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Kesepakatan itu memungkinkan pemulangan seluruh sandera yang ditahan Hamas serta menghentikan pertempuran di wilayah yang selama ini berada dalam kepungan.
Saat ini, fase kedua dari rencana tersebut sedang berjalan, meski dibayangi sejumlah persoalan krusial yang belum terselesaikan. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mencatat sedikitnya 451 orang tewas akibat serangan pasukan Israel sejak gencatan senjata resmi diberlakukan.
Bagi pihak Palestina, tuntutan utama tetap pada penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza. Sementara itu, Hamas belum menyatakan kesediaan untuk berkomitmen pada perlucutan senjata secara menyeluruh, sebuah syarat yang disebut Israel sebagai tuntutan yang tidak bisa ditawar.
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
