Pembangunan SMPN 5 Cibinong Terganjal Anggaran Daerah

TIMETODAY.ID, BOGOR – Rencana pembangunan SMPN 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga kini belum juga terealisasi. Ketiadaan anggaran, baik untuk pembelian lahan maupun pembangunan fisik, membuat usulan tersebut kembali disuarakan warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) I di Cibinong, Senin (13/7/2026).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengakui, hingga tahun 2026 pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut. Padahal, menurut dia, usulan itu bukan kali pertama disampaikan masyarakat.

“Sampai tahun 2026 anggarannya enggak ada. Kemarin kita berkomunikasi sama Pak Kadis, kalau memungkinkan APBD, kita munculkan pembeliannya di APBD Perubahan. Kalau anggaran enggak cukup, kita ikhtiarkan di 2027,” kata Agus Salim.

Advertisement

Ia menuturkan, pihaknya tengah menjajaki opsi memasukkan anggaran pembelian lahan pada APBD Perubahan tahun berjalan. Namun jika tidak memungkinkan, pembangunan SMPN 5 baru akan diupayakan masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Agus menjelaskan, reses menjadi salah satu mekanisme bagi DPRD untuk menyerap dan mengawal usulan warga agar dapat dibahas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Aspirasi untuk berbagai program di 2027 atau mungkin APBD Perubahan, ini bagian dari serap aspirasi berbagai usulan yang ada. Kita akan membahas KUA-PPAS agar usulan yang menjadi prioritas bisa dikawal,” ujarnya.

Di luar isu pembangunan sekolah, reses tersebut turut menjaring aspirasi warga terkait minimnya pengakuan terhadap tenaga pendidik anak usia dini. Camat Cibinong Acep Sajidin menyampaikan, masyarakat mengusulkan agar status dan kesejahteraan guru PAUD mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.

“Iya, ada usulan soal guru PAUD yang belum disebut guru. Banyak lah, yang intinya reses ini sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu menyerap aspirasi,” kata Acep.

Ia berharap seluruh aspirasi yang terjaring dalam reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah dan direalisasikan sesuai skala prioritas.