TIMETODAY.ID, JAKARTA — Sejumlah elemen buruh dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025). Aksi tersebut diperkirakan berlangsung di sejumlah titik strategis dan mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya telah menyiapkan 1.392 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap berlangsung tertib dan kondusif.
“Kami menurunkan 1.392 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima kepolisian, aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Provinsi DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa lainnya. Lokasi aksi dipusatkan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Selain itu, demonstrasi juga direncanakan digelar oleh Komite Eksekutif Partai Buruh. Pada waktu yang sama, aparat juga melakukan pengamanan sidang perkara tindak pidana dugaan penghasutan yang berkaitan dengan aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya, Susatyo menegaskan kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengingatkan agar aksi dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum.
“Kami menghormati hak saudara-saudara kita dalam menyampaikan pendapat. Namun kami juga mengimbau agar aksi dilakukan secara damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas,” ucapnya.
Ia juga meminta para orator dan koordinator lapangan untuk menyampaikan aspirasi secara tertib serta tidak memprovokasi massa lainnya.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Terkait dampak aksi terhadap mobilitas warga, Susatyo menyebut pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Monas dan sekitarnya diimbau untuk mencari jalur alternatif.
“Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi,” pungkasnya.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
