Di Balik Kilau Sawit, Ancaman Bencana Lingkungan dan Sosial Mengintai

TIMETODAY.ID, JAKARTA – Kelapa sawit dikenal sebagai komoditas bernilai tinggi yang berperan besar dalam menyumbang devisa negara, menyediakan energi alternatif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik kontribusinya tersebut, pengembangan sawit juga menyimpan persoalan lingkungan dan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Peneliti Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai bahwa sawit memang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan bahan baku energi dan permintaan global. Meski demikian, ekspansi sawit juga membawa risiko besar, terutama terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Tanaman sawit mendorong konversi hutan yang tersisa. Padahal, kita masih berada dalam suasana duka akibat berbagai bencana alam yang dipicu tata kelola sumber daya alam yang serampangan,” ujar Eliza kepada Kompas.com, Kamis (18/12/2025), menanggapi rencana perluasan sawit di Papua.

Advertisement

Menurut Eliza, rangkaian bencana alam yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi peringatan keras agar lingkungan tidak terus dikorbankan demi ambisi ekonomi jangka pendek. Ia menegaskan bahwa peningkatan produksi sawit sejatinya tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru.

Salah satu solusi yang dinilai lebih aman dan berkelanjutan adalah meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih tertinggal dibandingkan perkebunan swasta, padahal kontribusinya terhadap total produksi sawit nasional mencapai sekitar 34,84 persen.

Jika potensi ini dioptimalkan melalui intensifikasi, tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) dapat dicapai tanpa harus mengorbankan hutan. Program peremajaan sawit rakyat atau replanting pun dinilai strategis, karena tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah tua, tetapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

“Kebutuhan replanting menjadi semakin mendesak mengingat masih banyak tanaman sawit tua dengan produktivitas rendah,” jelas Eliza. Setiap hektare replanting diperkirakan mampu menyerap satu hingga dua pekerja langsung pada fase awal, serta menciptakan lapangan kerja tidak langsung di sepanjang rantai pasok.

Di sisi lain, permintaan sawit terus meningkat, baik karena kebijakan biodiesel seperti B40 dan B50 maupun kebutuhan pasar global. Kondisi ini kerap mendorong ekspansi lahan sebagai jalan cepat, meski konsekuensinya adalah deforestasi dan potensi konflik sosial.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, mengingatkan bahwa perluasan lahan sawit bukanlah solusi berkelanjutan. Menurutnya, strategi tersebut berpotensi memicu bencana ekologis, konflik agraria, hingga krisis pangan.

Ia juga menyoroti potensi perebutan CPO antara sektor energi dan pangan seiring rencana penerapan mandatori B50 pada 2026, yang diperkirakan membutuhkan tambahan bahan baku biodiesel hingga 19 juta kiloliter. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada pasokan minyak goreng dan kenaikan harga di dalam negeri.

Dengan berbagai risiko tersebut, para pengamat menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan sawit, khususnya di wilayah sensitif seperti Papua. Intensifikasi, peremajaan sawit rakyat, serta perlindungan hutan dan masyarakat adat dinilai sebagai jalan tengah yang lebih berkelanjutan. (MG4)