TIMETODAY.ID, BOGOR — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor tengah menegaskan komitmennya dalam mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS), tantangan yang masih menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Upaya ini terlihat nyata dalam rapat koordinasi penanganan ATS yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tamansari, Rabu (16/10/2025).
Rapat itu dihadiri oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) Disdik Kabupaten Bogor, Siswanto, Camat Tamansari, Kasie Penkes, perwakilan PKBM, serta para guru dari wilayah setempat.
Siswanto menuturkan bahwa ATS sangat berkaitan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), salah satu indikator penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurutnya, ATS terbagi dalam tiga kategori: anak yang drop out (DO), anak yang sudah lulus namun tidak melanjutkan sekolah, dan anak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.
“Tiga-tiganya jika tidak segera ditangani pada rentang usia 7–18 tahun, akan berdampak pada turunnya RLS di Kabupaten Bogor. Jadi, persoalan RLS itu ujungnya bersumber dari ATS,” kata Siswanto dikutip dari Metro Bogor, Jumat (17/10/2025).
Untuk mengatasi hal itu, Disdik Kabupaten Bogor telah meluncurkan sejumlah langkah konkret.
Salah satunya adalah menggandeng pemerintah desa, kecamatan, hingga RT/RW dalam pendataan warga usia 25 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Program ini sudah berjalan tiga tahun dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
“Kita sudah bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat dalam pendataan RLS, dan saat ini programnya sudah berjalan dengan baik. Targetnya, tahun 2026 nanti peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan bisa lulus sesuai jenjangnya,” ungkap Siswanto.
Sejak 2024, Disdik juga rutin melakukan pendataan, validasi, dan verifikasi anak-anak ATS untuk memahami penyebab mereka tidak bersekolah, mulai dari kendala ekonomi, jarak sekolah, hingga faktor sosial lainnya.
“Kita temukan ada yang DO, ada juga yang belum pernah bersekolah. Maka kami libatkan semua unsur, mulai dari pihak desa, RT/RW, hingga guru-guru untuk melakukan pendekatan langsung secara door to door,” jelas Siswanto.
Pendekatan persuasif kepada orang tua menjadi kunci agar mereka memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Banyak di antara anak yang tidak melanjutkan sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga dan kami berikan solusi agar anak-anak bisa tetap sekolah sambil bekerja, misalnya melalui PKBM atau kelompok belajar masyarakat. Jika jarak sekolah formal terlalu jauh, kita fasilitasi dengan membuka kelas belajar di lokasi terdekat, bahkan bisa memanfaatkan aula kantor desa,” terangnya.
Siswanto berharap kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat mampu memastikan tidak ada anak di Kabupaten Bogor yang tertinggal dalam pendidikan.
“Pokoknya ke depan, Kabupaten Bogor harus maju. Semua anak berhak mendapat pendidikan yang layak,” pungkasnya.***
Editor : Syafira
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
