TIMETODAY.ID, JAKARTA — Ketegangan diplomatik kembali terasa di dunia olahraga, kali ini datang dari arena senam. Federasi Senam Israel (IGF) masih melayangkan protes keras terhadap keputusan Pemerintah Indonesia yang menolak visa bagi enam atlet mereka untuk berlaga di Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, 9–25 Desember mendatang.
Bagi IGF, keputusan ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi bisa menjadi titik balik yang berisiko bagi dunia olahraga internasional. Sekretaris Jenderal IGF, Sarit Shenar, menyebut kebijakan Indonesia itu sebagai “preseden berbahaya” yang dapat mengganggu semangat universal olahraga.
“Kekhawatiran terbesar kami adalah bahwa jenis acara ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh yang berbahaya,” kata Shenar, mengutip BBC.
“Jika hal ini terjadi di Kejuaraan Dunia dan senam, apa selanjutnya? Ini bisa terjadi di disiplin apa pun, olahraga apa pun, atau kompetisi apa pun. Preseden ini sangat berbahaya,” kecamnya.
Menurut Shenar, penolakan visa tersebut datang pada waktu yang sangat tidak tepat — di saat komunitas olahraga dunia tengah berupaya keras menegakkan nilai-nilai solidaritas lintas bangsa di tengah konflik geopolitik yang kian menajam.
Ia juga mengkritik Federasi Senam Internasional (FIG) yang dianggap gagal menjamin kehadiran atlet Israel di Jakarta.
“Kami berharap ada solusi diplomatik, jauh sebelum solusi hukum,” tambahnya.
“Mereka [FIG] mengirimkan surat kepada kami yang menyatakan bahwa semuanya sudah terkendali, bahwa otoritas di sana telah memberikan surat resmi bahwa tidak akan ada masalah.
Tidak ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini di mata kami — FIG, bagian dari Komite Olimpiade Internasional. Mereka seharusnya mematuhi semua aturan dan tidak mengabaikan Piagam Olimpiade,” semburnya.
Enam atlet Israel yang batal tampil di Jakarta adalah Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani, dan Roni Shamay. Mereka semula dijadwalkan turun di berbagai nomor pertandingan senam artistik dan ritmik.
IGF sempat mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), meminta agar keputusan Indonesia dibatalkan dan FIG diminta menjamin partisipasi atlet mereka. Namun, CAS menolak permohonan tersebut, menandakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia tetap berlaku.
Penolakan ini menambah panjang daftar kontroversi olahraga internasional yang bersinggungan dengan isu politik dan diplomasi.
Bagi sebagian pihak, langkah Indonesia dianggap sebagai bentuk konsistensi dalam sikap luar negeri terhadap konflik di Timur Tengah. Namun bagi IGF, keputusan itu adalah batas tipis antara politik dan sportivitas — garis yang, menurut mereka, kini mulai kabur.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
