Tak Mau Bergantung pada AS, Prancis Mulai Migrasi ke Sistem Open-Source

Prancis
ilustrasi Microsoft. Foto: itsock

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemerintah Prancis mulai mengambil langkah tegas dalam upaya memperkuat kedaulatan digital dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Di tengah meningkatnya kesadaran akan risiko penggunaan sistem tertutup, negara tersebut memutuskan untuk beralih secara bertahap ke solusi berbasis open-source.

Salah satu langkah paling mencolok adalah rencana meninggalkan sistem operasi Microsoft Windows dan menggantinya dengan Linux di seluruh lingkungan kerja pemerintahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengamankan data nasional dari potensi intervensi pihak luar.

Arahan tersebut disampaikan oleh DINUM, lembaga yang menangani transformasi digital pemerintah Prancis. Mereka menilai dominasi teknologi dari luar kawasan, khususnya Amerika Serikat, telah menciptakan ketergantungan yang berisiko terhadap keamanan dan kendali data.

Advertisement
Baca Juga :  Citroen Hadirkan C3 Live (0) dengan 10 Fitur Unggulan, Mesin 1.2L, dan Harga Terjangkau

Seluruh kementerian kini diminta menyusun rencana transisi dari sistem asing sebelum batas waktu yang ditetapkan pada musim gugur mendatang. Meski belum ada jadwal pasti implementasi penuh, proses pemetaan ketergantungan teknologi sudah mulai dilakukan di berbagai instansi.

Pejabat pemerintah David Amiel menegaskan bahwa langkah ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan negara di ranah digital.

Baca Juga :  Huawei Mate XT: HP Lipat Tiga Pertama di Dunia yang Laku Keras Meski Super Mahal

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang tidak kita kendalikan. Saatnya mengambil alih kendali atas masa depan digital kita,” ujarnya.

Dalam tahap selanjutnya, Prancis diperkirakan akan mengadopsi berbagai ekosistem open-source yang berkembang di Eropa, seperti openSUSE untuk sistem operasi dan LibreOffice sebagai alternatif perangkat lunak perkantoran.

Langkah ini mencerminkan perubahan arah besar dalam kebijakan teknologi, di mana negara tidak lagi sekadar menjadi pengguna, tetapi juga ingin menjadi pengendali penuh atas infrastruktur digitalnya sendiri.***

Editor : Syafira

Sumber : Detik.com

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel