TIMETODAY.ID, JAKARTA — Lonjakan jumlah wisatawan asing membuat Jepang mulai mengambil langkah tegas dalam mengatur sektor pariwisatanya. Negara yang selama ini menjadi favorit wisatawan Indonesia—terutama karena kemudahan akses tanpa visa bagi pemegang paspor elektronik—kini menghadapi tantangan serius berupa overtourism.
Pemerintah Jepang berencana menaikkan pajak wisata bagi turis asing secara signifikan, dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen per orang, atau sekitar Rp100 ribu menjadi Rp300 ribu. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya mengendalikan lonjakan kunjungan sekaligus menjaga kualitas hidup masyarakat lokal.
Perwakilan Kedutaan Besar Jepang, Hokuto Asano, menjelaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar pembatasan, melainkan strategi jangka panjang dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan.
“Kami menargetkan 60 juta wisatawan asing dengan nilai belanja mencapai 15 triliun yen pada 2030, namun tetap menjaga keseimbangan dengan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan destinasi di luar pusat wisata,” ujarnya.
Di tengah lonjakan kunjungan, tekanan terhadap destinasi populer pun semakin terasa. Salah satu ikon wisata, Festival Bunga Sakura Taman Arakurayama Sengen, bahkan resmi dibatalkan tahun ini oleh pemerintah di Prefektur Yamanashi. Keputusan ini diambil setelah jumlah wisatawan dinilai sudah melebihi kapasitas dan memicu berbagai persoalan di lapangan.
Festival yang biasanya menarik sekitar 200 ribu pengunjung itu dikenal dengan panorama ikonik Gunung Fuji yang berpadu dengan bunga sakura dan pagoda lima tingkat. Namun kini, kawasan tersebut harus menanggung beban hingga 10 ribu wisatawan per hari saat puncak musim, jumlah yang dianggap tidak lagi nyaman bagi warga sekitar.
Sepanjang 2025, jumlah turis asing ke Jepang bahkan menembus angka 40 juta—rekor tertinggi sepanjang sejarah. Namun, di balik angka tersebut, muncul berbagai dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat lokal.
Pemerintah Kota Fujiyoshida melaporkan berbagai keluhan, mulai dari masalah kebersihan hingga perilaku wisatawan yang dinilai mengganggu. Beberapa kasus bahkan mencakup turis yang masuk ke rumah warga untuk menggunakan toilet hingga buang air sembarangan di area pribadi.
Wali Kota Shigeru Horiuchi mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi tersebut.
“Saya merasakan krisis mendalam. Di balik keindahan yang dinikmati wisatawan, kehidupan tenang warga kami justru terancam,” ujarnya.
Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak yang harus melintasi jalur ramai wisatawan setiap hari. Kepadatan di trotoar sempit menuju spot foto populer dinilai meningkatkan risiko bagi warga setempat.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa pariwisata yang berkembang pesat juga membutuhkan pengelolaan yang seimbang, agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kenyamanan dan keamanan masyarakat lokal.***
Editor : Syafira
Sumber : CNBCIndonesia.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
