Ekonomi Kota Bogor Tumbuh 5,45 Persen, Kemiskinan Terus Menyusut

TIMETODAY.ID, BOGOR – Ekonomi Kota Bogor tumbuh 5,45 persen sepanjang 2025, meningkat dari 5,15 persen pada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu, angka kemiskinan menyusut menjadi 5,89 persen dan tingkat pengangguran turun ke level 7,95 persen, capaian yang diraih di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Data tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (31/3/2026).

Indikator pembangunan lainnya turut mencatat perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, sementara pendapatan per kapita warga naik 7,21 persen dari Rp56,6 juta menjadi Rp60,7 juta, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar Rp59,8 juta. Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio gini pun menyusut dari 0,477 menjadi 0,435 atau turun 8,81 persen dalam setahun.

Advertisement

“Dari indikator yang ada, baik mikro maupun makro, alhamdulillah capaiannya tidak mengecewakan. Namun, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kota Bogor, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan,” ujar Dedie.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah naik 13,06 persen dari Rp2,93 triliun menjadi Rp3,31 triliun, dengan realisasi mencapai Rp3,23 triliun atau 97,41 persen. Realisasi belanja daerah tercatat Rp3,22 triliun, setara 95,43 persen dari pagu Rp3,38 triliun, yang difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selama 2025, Pemerintah Kota Bogor juga meraih 83 penghargaan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Dedie menyebut capaian itu sebagai buah dari kolaborasi seluruh pihak, termasuk DPRD Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menyatakan, LKPJ merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup tugas umum pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat selama satu tahun penuh. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.